Palangka Raya (ANTARA) - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Irwani membenarkan bahwa mahasiswa yang telah lulus kuliah, cenderung cepat mendapat pekerjaan dan banyak mengemban jabatan strategis di legislatif maupun eksekutif.
Waktu menunggu mahasiswa dalam mendapat pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi merupakan salah alat ukur dalam menentukan akreditasi, kata Dekan Fisipol UMPR Irwani S.Sos MAP saat menjadi narasumber di podcast Bincang-bincang Antara Kalteng (Bara Kalteng) di Palangka Raya, Jumat.
"Fisip UMPR kan sudah terakreditasi A sejak belasan tahun silam. Bahkan Program studi administrasi di Fisipol UMPR menjadi perguruan tinggi swasta di tingkat Kalimantan yang mendapatkan akreditasi A. Itu menandakan mahasiswa lulusan Fisipol UMPR cepat dapat kerja," ucapnya.
Wali Kota Palangka Raya periode 2008-2018 Riban Satia, Ketua DPRD Palangka Raya Sigit K Yunianto, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, serta sejumlah pejabat lainnya yang ada di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini, merupakan lulusan Fisipol UMPR.
Pria kelahiran Palangka Raya itu mengatakan lulusan Fisipol UMPR yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengusaha, Kepala Desa dan karyawan BUMN serta profesi lainnya juga banyak. Sebab, Fisipol UMPR sudah ada sejak tahun 1989 dan setiap tahun meluluskan setidaknya 200 mahasiswa.
"Biaya kuliah di Fisipol UMPR kan relatif terjangkau dan bisa dicicil juga. Tidak harus sekali bayar. Beasiswa juga banyak. Ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), dari Bank Indonesia, Beasiswa PPA dan BBM, termasuk beasiswa dari Kalteng Berkah," beber Irwani.
Selain memberikan kemudahan terkait biaya kuliah, Fisipol UMPR dalam memagangkan atau praktek kerja lapangan para mahasiswanya, tidak hanya di tingkat Kalteng tapi juga tingkat nasional bahkan internasional. Biaya magang tersebut pun sebagiannya disubsidi langsung oleh Fisipol UMPR.
Baca juga: ANTARA-Fisipol UMPR latih mahasiswa di Palangka Raya terkait jurnalistik
Irwan mengatakan, sebelum ada pandemi COVID-19, mahasiswa Fisipol UMPR magang ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, Singapura dan berbagai negara lainnya. Namun, dua tahun terakhir ini terpaksa magang di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kalteng.
"Tahun ini kami akan kembali memagangkan para mahasiswa Fisipol UMPR ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian maupun Badan Usaha lainnya. Mungkin bisa juga nanti magang di Perum LKBN Antara. Jadi, kita akan mulai lagi magang di tingkat nasional dan internasional lah," demikian Irwani.
Baca juga: KPU-FISIPOL UMPR jalin kerja sama kepemiluan
Baca juga: Pemkot Palangka Raya-UMPR kerja sama tingkatkan kualifikasi ASN