Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyukseskan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
"Hal ini kami lakukan salah satunya dengan sistem diklat efektif sebagai bagian awal penataan SDM aparatur," kata Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng Sri Widanarni di Palangka Raya, Selasa.
Dalam implementasinya, pemprov melaksanakan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi, guna menghasilkan pemimpin inovatif dan kreatif untuk memberi perubahan ke arah yang semakin baik.
"Perubahan ini di antaranya dalam memperbaiki manajemen pemerintahan sekaligus menjadi agen perubahan yang mampu mempercepat reformasi birokrasi," jelasnya.
Ia menjelaskan selain diklat, berbagai kegiatan seperti sosialisasi maupun loka karya atau workshop terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur.
Terbaru yang pemprov laksanakan adalah loka karya peningkatan kapasitas penilai atau assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara virtual.
"Melalui kegiatan ini kami harap peserta mampu mengetahui tugas, pokok dan fungsi assesor unit pada masing-masing perangkat daerah," terangnya.
Hingga pada akhirnya mampu mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, maupun birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.
"Penyederhanaan birokrasi telah menjadi quick wins program reformasi birokrasi dan refocusing road map reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola birokrasi berbasis digital," ucap Sri.
Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng Lies Fahimah mengatakan, KemenPAN-RB sudah mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian implementasi dan kolaborasi reformasi birokrasi di Kalteng periode 2021 dengan analisis yang holistik.
Kalteng memperoleh indeks dari dua komponen pengungkit dan hasil dengan kategori CC dan skor nilai 59,73. Hal ini menjadi tantangan dan perhatian serius untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintah bersama-sama.
"Disertai paradigma terbaik yang dipraktikkan di lapangan dengan menciptakan efektivitas, efisiensi, serta pemerintahan yeng berorientasi pada hasil," tuturnya.
