Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp27-30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk keperluan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.
"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp27-30 triliun di dalam rangka untuk membangun infrastruktur dasar," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers selepas mengikuti rapat terbatas rancangan kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menuturkan alokasi dari APBN 2023 tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan yang bakal berperan menciptakan simpul konektivitas di IKN Nusantara.
Baca juga: Enam aturan turunan UU IKN jadi prioritas
"Dan juga untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," kata Menkeu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun yang hanya 20 persen di antaranya bakal dipenuhi melalui APBN, sedangkan 80 persen sisanya diupayakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) serta swasta.
Oleh karena itu Presiden meminta Otorita IKN Nusantara yang dikepalai Bambang Susantono bersama wakilnya Dhony Rahajoe untuk bisa bekerja secara lincah dan fleksibel untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Baca juga: Sambut IKN di Kaltim, Legislator Palangka Raya dorong pengembangan SDM
Baca juga: Belanja Negara 2023 diprioritaskan untuk perlindungan sosial
Dana cadangan pembangunan IKN dalam APBN 2023 masuk di bawah pos belanja infrastruktur yang menurut Menkeu berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja infrastruktur masih mendapat anggaran yang cukup signifikan dalam APBN 2023 guna menyelesaikan berbagai program penting seperti perumahan, pengadaan air minum, pengolahan limbah, pipa transmisi gas Cirebon-Semarang, serta jaringan irigasi.
Selain belanja infrastruktur juga akan dialokasikan untuk infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur teknologi informasi seperti satelit dan menara BTS.
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2023 bisa ditekan ke angka kisaran 2,81-2,95 persen atau senilai Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun sebagai upaya menunaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang mengamanatkan agar APBN 2023 bisa ditekan di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga: Hadapi IKN, karakter humabetang harus jadi standar ciri pemuda Kalteng
Baca juga: KPK dalami dugaan arahan Bupati PPU terkait penguasaan kavling di IKN
Baca juga: Jokowi: Pemindahan IKN wujudkan Indonesia sentris
Baca juga: IKN Nusantara didesain siap hadapi pandemi
