Palangka Raya (ANTARA) - Aliansi Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan Pengurus PPP Kalimantan Tengah dan Badan Otonom PPP serta Angkatan Muda Ka'bah serta para kader dan simpatisan di provinsi setempat, menuntut Suharso Monoarfa mundur dari jabatan Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.
Tuntutan itu karena Sudarsono Monoarfa gagal dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum dan menjaga serta meningkatkan elektabilitas partai, kata Koordinator Aliansi Penyelamat PPP Habibie di Palangka Raya, Jumat.
"Hasil survei Litbang Kompas dari tanggal 26 Mei hingga 4 Juni 2024, elektabilitas PPP hanya berkisar 2 persen. Survey ini menjadi gambaran bahwa PPP kemungkinan besar tidak lolos ambang batas parlemen," ucap dia.
Habibie yang juga Wakil Ketua DPW PPP Kalteng itu mengaku, para pengurus dan kader serta simpatisan sangat kecewa sekaligus geram dengan semakin terpuruknya elektabilitas partai warisan para ulama ini. Untuk itu, di Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, menjadi momentum hari gerakan perubahan untuk partai berlambang Ka'bah ini.
Dia mengatakan, PPP yang merupakan warisan para wali ini wajib dijaga eksistensinya, terkhusus dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengganti Ketua Umum kepada kader yang benar-benar mampu mengangkat dan menaikkan kembali elektabilitas PPP.
"Jika Ketua Umum masih tetap dijabat Sudarsono Monoarfa, kemungkinan besar PPP akan terus terpuruk. Bahkan, bukan tidak menutup kemungkinan PPP pada pemilu tahun 2024 tidak lolos ambang batas parlemen," ucap Habibi.
Baca juga: DPP PPP bicarakan posisi Ketua DPW PPP Jabar setelah Ade Yasin tersangka
Menurut dia, kredibilitas Litbang Kompas dalam melakukan survei tidak perlu diragukan lagi dan cenderung hasilnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal itulah yang mendasari pengurus dan kader serta simpatisan benar-benar sedih dengan elektabiltas PPP yang hanya berkisar 2 persen sesuai hasil surve1 Litbang Kompas tersebut.
Dia mengatakan, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai dan partai politik lainnya pun terus kelihatannya terus menerus bergerak, sementara PPP dihadapkan pada semakin terpuruknya elektabilitas. Kondisi itu yang membuat perlu ada langkah dan upaya serius serta segera dilakukan penyelamatan.
"Tak ada kata lain, Sudarsono Monoarfa harus mundur dari jabatan Ketua Umum. Hanya dengan begitu, PPP yang merupakan warisan para ulama ini bisa terselamatkan dari ambang batas parlemen," demikian Habibi.
Baca juga: Awaluddin kembali pimpin Ketua PPP Kalteng periode 2021-2026
Dianggap gagal, Suharso Monoarfa dituntut mundur dari Ketua Umum PPP
Koordinator Aliansi Penyelamat PPP Habibie beserta pengurus dan kader yang ada di Kalteng menyampaikan tuntutan agar Suharso Monoarfa mundur dari Ketua Umum PPP di Palangka Raya, Jumat (24/6/2022). ANTARA/HO-Dokumentasi Habibi.
