Kapuas Hulu masih kekurangan 1.930 tenaga pendidik

Kapuas Hulu (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu Kalimantan Barat menyatakan daerah itu membutuhkan minimal 1.930 tenaga pendidikan mulai tingkat TK, SD dan SMP sehingga kebijakan penghapusan honorer akan mengurangi kualitas pendidikan.

"Kebijakan pemerintah pusat menghapuskan tenaga kontrak menyulitkan dunia pendidikan di daerah, apalagi Kapuas Hulu masih kekurangan 1.930 orang guru," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu  Petrus Kusnadi, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.

Disampaikan Petrus, jumlah keseluruhan guru TK, SD dan SMP di Kapuas Hulu saat ini kurang lebih 3.000 orang, itu sudah termasuk guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer.

Sedangkan untuk saat ini yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sebanyak 442 orang dan siap dibagikan surat keputusan pada 29 Juni 2022 mendatang.

Dia mengatakan dengan penambahan guru P3K itu, kekurangan guru di Kapuas Hulu kurang lebih 1.930 orang.

"Seharusnya penghapusan tenaga kontrak itu perlu dikaji ulang, mesti ada pengecualian khusus untuk tenaga pendidikan," ucapnya.

Menurutnya, dunia pendidikan perlu kebijakan khusus dalam pengangkatan tenaga kontrak atau pun honorer sekolah, dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidikan di Kapuas Hulu.

"Jika pemerintah daerah atau pihak sekolah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga kontrak atau honorer, karena ini juga berkaitan dengan regulasi, jadi bagaimana menutupi kekurangan guru di Kapuas Hulu," tutur Petrus.

Petrus meminta  pemerintah pusat ikut mengatasi kekurangan guru di  Kapuas Hulu yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia.

"Kami berharap pemerintah pusat ada kebijakan khusus untuk mengatasi kekurangan guru di daerah untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan," pinta Petrus.

Tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III membidangi Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kalimantan Tengah Siswandi menyebut, tambahan penghasilan kepada para guru, terkhusus yang bertugas di pelosok daerah, merupakan hal yang wajar didapat dari pemerintah.

Pemberian tambahan penghasilan itu juga sebagai bentuk perhatian sekaligus apresiasi pemerintah terhadap guru yang mempersiapkan generasi muda berkualitas, kata Siswandi di Palangka Raya, kemarin.

"Jadi, para guru sebenarnya sangat layak diberikan tambahan tunjangan penghasilan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah," ucapnya.

Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya itu, kebutuhan atau biaya hidup seorang guru, terutama yang bertugas di pelosok-pelosok desa provinsi ini, sangat besar.

Siswandi mengatakan biaya pangan di pelosok provinsi ini relatif lebih besar jika dibandingkan di perkotaan. Biaya pangan itu belum termasuk transportasi para guru dalam melaksanakan tugas dan lainnya.