Legislator Kalteng berharap semua kabupaten jadi Kota Layak Anak

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah Evi Kahayanti menilai ditetapkannya suatu daerah sebagai Kota Layak Anak, menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah setempat memiliki  perhatian dan keseriusan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Jadi, kami mendorong sekaligus berharap semua kabupaten yang ada di provinsi ini, bisa ditetapkan sebagai kota layak anak," kata Evi di Palangka Raya, kemarin.

Anggota Komisi III bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kalteng itu meyakini, semua kabupaten di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini, mampu mewujudkan kota layak anak. Hanya, untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak di wilayah setempat.

Dia mengatakan, pemerintah daerah harus konsisten membuat dan melaksanakan program yang berkaitan dengan terwujudnya KLA. Program tersebut perlu dikomunikasikan dengan semua pihak, agar didukung dan terlibat aktif bersama-sama melaksanakannya.

"Terpenting itu, saya sangat berharap seluruh daerah di Kalteng optimis mewujudkan kota layak  anak," kata Evi.

Baca juga: DPRD Kalteng apresiasi etika dan kesantunan DPM UPR sampaikan pendapat

Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu, perlu juga dilakukan advokasi terhadap kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha.

Dia mengatakan, salah satu prioritas dalam pembangunan kualitas kesejahteraan masyarakat yaitu terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sebab, anak merupakan masa depan, dan perempuan memiliki peran penting di dalam mendukung kemajuan pembangunan.

"Untuk saat ini memang hanya ada beberapa daerah saja yang dianggap kabupaten/kota layak anak. Yang kita ingin tentu semua daerah bisa menjadi kabupaten/kota layak anak. Saya sangat berharap optimisme seluruh daerah di Kalteng ini dapat mewujudkan program KLA tersebut," demikian EVi.

Baca juga: DPRD Kalteng jelaskan kewenangan dan tupoksi ke DPM UPR

Baca juga: KPP Kalteng minta program makanan sehat ke balita tetap dipertahankan

Baca juga: Kurang berfungsi dengan baik, tanggul kanal di Sabangau minta dievaluasi