Tamiang Layang (ANTARA) -
Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Wahidah meminta warga Kabupaten Barito Timur melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran pemilu.
"Jika menemukan pelanggaran pemilu 2024, laporkan ke Bawaslu secara berjenjang," kata Siti Wahidah di Tamiang Layang, Jumat.
Menurutnya, pada pemilu 2024 memiliki kemungkinan terjadi berbagai pelanggaran seperti politik uang, isu SARA, politik identitas dan lainnya.
Politik uang dalam memilih seorang pemimpin berlandaskan uang yang begitu masif, akan berdampak negatif yakni didapatnya seorang pemimpin yang hanya memikirkan bagaimana caranya mengembalikan uang.
Untuk itu, katanya, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pemilu 2024 sejak dini agar terwujud pemilu berasas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas dan berintegritas, yang mampu menciptakan kemakmuran rakyat dan betul-betul akan dirasakan masyarakat," kata Siti.
Baca juga: Tingkatkan pelayanan kesehatan, beasiswa Pemkab Bartim berhasil cetak 64 dokter
Dirinya juga berharap khususnya di Kalimantan Tengah baik pemilihan gubernur maupun bupati di 13 kabupaten satu kota mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas, berintegritas dan mampu membawa rakyat Kalteng lebih sejahtera.
"Untuk masyarakat Barito Timur, Bawaslu akan menyiapkan partisipan di desa-desa untuk kita mendirikan sebuah desa anti politik uang. Kita akan mendeklarasikan bahwa kita tolak politik uang dengan dengan sekeras-kerasnya dan kita tolak juga politik identitas, karena ini akan menghancurkan demokrasi kita," jelasnya.
Ketua Bawaslu Barito Timur, Feryanto Marthen menyatakan pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk ikut berpartisipasi mengawasi rangkaian tahapan pemilu 2024.
Bawaslu Barito Timur sudah menyusun beberapa program dalam pengawasan pemilu 2024. Sosialisasi akan dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan hingga ke desa-desa.
"Kita juga akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pembentukan pengawasan 'ad hoc' di
kecamatan yang dilaksanakan pada September nanti," terangnya.
Baca juga: Adaro serahkan dana CSR Rp3,1 miliar untuk Bartim
Baca juga: Dukung pembangunan RS dan Universitas, Pemkab Bartim siapkan lahan lima hektare
Baca juga: Bupati: Jadikan HUT ke-20 momentum kebersamaan membangun Bartim
