Dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, lanjutnya, UMKM Indonesia menjadi pondasi ekonomi nasional ketika menghadapi pandemi dan resesi global.
“UMKM ini adalah pondasi kita, dan kita juga harus embrace. Di Kadin kita pada 3 Oktober 2022 mengundang Presiden Jokowi untuk membuka dan meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas,” katanya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.
Franky menyebut sinergi antara pemerintah, swasta, dan pelaku usaha akan membuka peluang bagi lebih banyak UMKM naik kelas dengan bantuan permodalan, pendampingan usaha, hingga akses pasar.
Baca juga: Pemprov optimalkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di Kalteng
“Dengan gerakan yang sudah diluncurkan, ini artinya UMKM bisa akses teknologi, akses keuangan, akses pasar, jadi mereka bisa menikmati pasar yang lebih besar. Namun mereka harus ada pendampingan, kalau tidak ya mereka sulit berkembang. Banyak contoh pendampingan yang kami lakukan dan itu terbukti sukses,” katanya.
Ia berharap gerakan ini akan lebih modular dan sistematis ke depan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan, termasuk dengan memberikan status pemeringkatan usaha, misalnya UMKM yang baik berwarna biru, yang cukup baik hijau, masih kurang berwarna kuning, serta merah untuk UMKM yang belum melakukan apa-apa.
UMKM berstatus merah, katanya, akan diberikan pendampingan intensif karena mereka biasanya belum mengerti memasarkan sehingga perlu dibuat modul khusus.
Program pengembangan UMKM diyakini berjalan beriringan dengan pengentasan kemiskinan sehingga setiap UMKM naik kelas, kualitas masyarakat juga akan turut naik.
“Kalau UMKM hidup maka Indonesia betul-betul akan masuk negara 5 ekonomi terbesar pada tahun 2045 sesuai prediksi para ekonom,” lanjutnya.
Baca juga: Pemkot tingkatkan kapasitas pemasaran digital UMKM di Palangka Raya
Baca juga: DPRD ingatkan pelaku UMKM di Palangka Raya hindari rentenir
Baca juga: Dekranasda Kalteng dorong kaum muda tingkatkan semangat kewirausahaan
