Jakarta (ANTARA) - Tim Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) atau Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) meluncurkan 15 aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 Timnas PK terdiri atas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 akan melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.
Adapun 15 aksi tersebut terdiri atas, pertama, percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta. Kedua, pengendalian ekspor dan impor. Ketiga, peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan data untuk perizinan dan pengadaan barang/jasa.
Keempat, perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan. Kelima, percepatan digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha. Keenam, penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa. Ketujuh, peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.
Berikutnya yang kedelapan adalah optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di subsektor mineral dan batu bara. Kesembilan, penataan aset pusat. Kesepuluh, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi.
Kesebelas, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah. Kedua belas, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah. Ketiga belas, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana.
Keempat belas, optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa. Kelima belas, penguatan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara (ASN).
Firli menyampaikan Stranas PK memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam 15 aksi pencegahan tersebut untuk menjadi arah kebijakan nasional yang dapat digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Ia mengatakan bahwa insan KPK sebagai bagian dari Stranas PK yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi akan terus berusaha memantau, mendampingi, dan mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut.
Selain Firli, peluncuran 15 aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 itu juga dihadiri oleh beberapa pihak di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan Staf Khusus KSP Arief Budhy Hardono.
Berita Terkait
Terkait korupsi, lima smelter timah di Babel PHK 1.000 pekerja
Kamis, 2 Mei 2024 9:21 Wib
Penyidik KPK geledah Gedung DPR terkait korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 18:59 Wib
Pj Wali Kota ajak masyarakat Palangka Raya berpartisipasi cegah korupsi
Selasa, 30 April 2024 16:24 Wib
Kejari Palangka Raya periksa mantan Rektor UPR
Kamis, 25 April 2024 20:36 Wib
Kejaksaan periksa puluhan saksi korupsi sawit Rp43,7 miliar di Aceh
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pj Bupati Barut hadiri rakor pemberantasan korupsi terintegrasi
Rabu, 24 April 2024 16:29 Wib
Pemprov Kalteng laksanakan delapan langkah preventif dan edukatif berantas korupsi
Selasa, 23 April 2024 15:21 Wib
Penyidik Kejagung geledah rumah Harvey Moeis
Sabtu, 20 April 2024 14:05 Wib