KPPN Sampit apresiasi peningkatan pendapatan perpajakan

Sampit (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sampit Kalimantan Tengah mengapresiasi peningkatan pendapatan perpajakan di wilayah kerja mereka yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan. 

"Pertumbuhan sampai dengan periode 30 November 2022, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp660,21 miliar atau 86,19 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp34,24  miliar atau 2,85 persen (yoy)," kata Kepala KPPN Sampit Deni Rusdijaman dalam siaran persnya di Sampit, Rabu. 

Menurutnya, kenaikan pendapatan negara yang disumbang dari sisi perpajakan, bea keluar dan penerimaan PNBP yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya masih bersumber dari kondisi perekonomian yang terus membaik dan tingginya harga komoditas di wilayah Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, meskipun masih dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM.

Deni menyampaikan, sampai dengan akhir November 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.426,20 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp660,21 miliar dibanding November 2021 yaitu 86,19 persen yoy. 

“Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp197,52M (60,07 persen yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp255,11M (82,32 persen yoy), pajak perdagangan berupa Bea Keluar yang naik sebesar Rp138,26M (226,86 persen yoy) dan Bea Masuk naik sebesar Rp1,78 miliar atau 88,50 persen,” terang Deni.

Realisasi Penerimaan Pajak berdasarkan data KPP Pratama Sampit sebesar Rp1.171,4 miliar, termasuk penerimaan PBB yang mengalami peningkatan signifikan atau 150,41 persen yoy sebesar Rp70,71 miliar. Ini sebagai dampak pembayaran PBB Tahun 2022 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerja sama KPP Pratama Sampit dengan pemerintah daerah. 

Sedangkan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp564,99M mengalami pertumbuhan Rp255,11 miliar atau 82,32 persen yoy dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN dikarenakan pemusatan tempat PPN terutang.

Untuk penerimaan Bea Keluar, berdasarkan data dari KPPBC Sampit, realisasi sampai akhir November sebesar Rp199,15 miliar didominasi oleh penerimaan ekspor Washed Bauksit sebesar 79.01 persen dan sisanya dari ekspor komoditas CPO serta produk turunannya. 

Dana sawit mengalami penurunan 75.45 persen yoy sebagai dampak fluktuasi/turunnya harga komoditas CPO dan produk turunannya serta sempat adanya larangan ekspor CPO serta produk turunannya. 

Total devisa ekspor sampai dengan bulan November 2022 tumbuh sebesar 173,78 persen yoy. Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp3,779 miliar mengalami kenaikan 88,5 persen yoy, dengan total devisa impor sebesar Rp536.615.667.483,71, meningkat 42,18 persen yoy.

Baca juga: Gebyar Merdeka upaya mendorong peningkatan IKM di Kotim

Selanjutnya, realisasi PNBP sampai. Hukambulan November 2022 mencapai Rp51,16 miliar atau mengalami kenaikan Rp24,20 miliar atau 89,78 persen yoy. 

Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp2.790.210.081,- atau tumbuh Rp1,37 miliar atau 98.10 persen yoy. 

Untuk PNBP Aset sampai dengan 30 November 2022 telah terealisasi sebesar Rp2,29 miliar atau tumbuh 150.91 persen yoy. 

Khusus untuk wilayah Kotawaringin Timur dan Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp1,22 miliar dengan penyumbang terbesar dari satuan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Seruyan.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.236 miliar atau 96,45 persen dari pagu anggaran tahun ini atau naik 2.85 persen yoy. Terdiri dari dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Realisasi Belanja K/L sebesar Rp487,09M (97,26 persen dari pagu), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp273,76 miliar atau 100,97 persen, Belanja Barang mencapai Rp189,74 miliar atau 94,07 persen dan Belanja Modal mencapai Rp23,59 miliar atau 84,28 persen. 

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,36 miliar atau naik 0,28 persen yoy. 

“Seluruh satker harus bersiap untuk periode akhir tahun anggaran, sehingga belanja dan pelaporan dapat berjalan dengan lancar," lanjut Deni.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui KPPN Sampit untuk wilayah kerja Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan telah mencapai Rp748,91 miliar atau 95,93 persen dari pagu Rp780,70 miliar. 

Untuk penyaluran DAK Fisik telah mencapai Rp244,49 miliar atau 91,72 persen dari pagu Rp266,56 miliar, turun 16,23 persen yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemerintah Kabupaten Katingan sebesar 76,93 persen. 

Baca juga: Bupati Kotim minta kepala desa perbarui informasi peraturan

Untuk penyaluran DAK Non-Fisik, penyaluran telah mencapai Rp.143,15 miliar atau 94,34 persen dari pagu Rp151,74 miliar, tumbuh 100 persen yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Katingan sebesar 87,22 persen. 

Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp361,27 miliar atau 99,69 persen dari pagu Rp362,40 miliar, turun 14,83 persen yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemerintah Kotawaringin Timur yang telah menyalurkan seluruh Dana Desa (100 persen).

Untuk realisasi Pendapatan APBD Mitra Kerja KPPN Sampit yang meliputi Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp3.523,03 miliar. Pendapatan tersebut didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pusat sebesar Rp2.910,48 atau 82,61 persen dari total pendapatan. 

Untuk pendapatan asli daerah (PAD), pos terbesar berasal dari Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah senilai Rp197,95 miliar atau 96,05 persen dari target. Porsi terbesar disumbang oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp152,24 miliar. 

Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp3.358,20 miliar atau 75,83 persen dari pagu Rp4.428,42 miliar. Porsi terbesar yaitu 37,89 persen digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp1.272,43 miliar.  

Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 95,32 persen sehingga terdapat surplus Rp164,83 miliar, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dirinya sendiri. 

Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama. 

Kemudian, mempercepat pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKDD, khususnya DAK Fisik dan Rekomendasi K/L serta Dana Desa.

Deni menambahkan, KPPN Sampit telah melaksanakan kegiatan penyerahan DIPA TA 2023 kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. DIPA diserahkan langsung oleh masing-masing kepala daerah yaitu Bupati Katingan Sakariyas pada Rabu (7/12) di Gedung Pertemuan Bappedalitbang, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor pada Jumat (9/12) di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, serta Bupati Seruyan Yulhaidir pada Senin (12/12) di Aula BKAD Seruyan. 

"DIPA yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Harapannya, APBN 2023 dapat dilakukan pada awal tahun agar masyarakat serta perekonomian daerah dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan maksimal," demikian Deni Rusdijaman. 

Baca juga: 36 warga binaan Lapas Sampit terima remisi khusus Natal

Baca juga: Bupati Kotim ajak masyarakat tingkatkan toleransi beragama

Baca juga: Achmad Julianto diharapkan mampu membawa KNPI Kotim lebih maju