Kemenag Kalteng cegah aktivitas politik di tempat ibadah

Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan berupaya secara optimal mencegah aktivitas politik memasuki ruang lingkup tempat-tempat ibadah di daerah setempat.

Kepala Kanwil Kemenag Kalteng Noor Fahmi di Palangka Raya, Selasa, menegaskan jajarannya menjadi garda terdepan di tengah masyarakat sebagai contoh dalam upaya pencegahan praktik-praktik tersebut.

"Orang Kemenag jangan ikut berpolitik dan perlu dilakukan pencegahan politik yang masuk ke rumah ibadah karena itu sangat bertentangan dengan aturan," terangnya usai upacara peringatan ke-77 Hari Amal Bakti (HAB).

Adapun sebagai langkah pencegahan politik praktis yang memasuki tempat-tempat ibadah, pihaknya telah mengimbau berbagai pihak termasuk para pengelola tempat ibadah.

"Sudah kami lakukan imbauan kepada masyarakat dan tokoh agama untuk menghindari politik masuk ke tempat ibadah," jelasnya.

Baca juga: Inflasi Kalteng turun, tak lagi di peringkat dua nasional

Lebih lanjut Noor Fahmi mengatakan mengacu tema peringatan HAB tahun ini adalah "Kerukunan Umat Untuk Indonesia Hebat" dan dalam waktu dekat sudah memasuki tahun politik, maka semua pihak diminta bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama.

Hal ini sesuai amanat Menteri Agama, yakni di tahun politik potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik berbeda, tetap saja ada, dan politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral.

Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye, penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi, agar kerukunan umat tidak ternodai. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh pihak, utamanya ASN Kementerian Agama.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, Menteri Agama telah mengingatkan bahwa Kementerian Agama merupakan lembaga yang menaungi kepentingan semua umat, sehingga diharapkan posisinya netral.

"Sehingga bisa menunjukkan jati diri dan semangat untuk terus bisa membina. Saya kira bukan hanya kementerian, sebagai ASN juga pasti didorong menjaga netralitas," ujarnya.

Baca juga: Pastikan keamanan pangan segar, Pemprov Kalteng uji PSAT sejumlah kabupaten