Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Fairid Naparin meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat, agar merumuskan dan mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi selama 2023.
"Saya minta TPID Kota Palangka Raya merumuskan upaya pengendalian inflasi, termasuk solusi tentang ketersediaan pasokan dan stabilitas bahan pokok kebutuhan masyarakat selama tahun ini," kata Fairid di Palangka Raya, Senin.
Dia mengatakan, strategi pengendalian inflasi itu juga menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi yang diperkirakan terjadi pada 2023.
Kepala daerah termuda itu juga pun meminta, upaya pengendalian ekonomi di "Kota Cantik" juga harus menyasar pada upaya jangka panjang yang berkelanjutan.
"Tentu strategi ini lebih sulit dirumuskan, tetapi harus dimiliki atau disiapkan secara rinci dan menyeluruh dengan berbagai skenarionya pada setiap sektor. Sehingga nantinya pemerintah siap menghadapi berbagai bentuk gejolak yang mengancam ketahanan ekonomi," katanya.
Meski demikian, lanjut dia, TPID juga tidak boleh mengesampingkan upaya jangka pendek dalam pengendalian inflasi, seperti dengan melakukan operasi pasar atau pasar murah dan meningkatkan pengawasan peredaran bahan pangan pokok.
Baca juga: Disdik Palangka Raya berkomitmen wujudkan 'smart society'
Untuk itu, Fairid meminta seluruh jajarannya bersama berbagai pihak terkait terus menjalin koordinasi dan komunikasi serta kerjasama secara berkelanjutan.
Sementara itu, dalam upaya pengendalian inflasi awal tahun, secara jangka pendek Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) melaksanakan operasi pasar.
"Operasi pasar ini kami laksanakan pada sejumlah titik, yang sudah kami laksanakan seperti di Kelurahan Pahandut," kata Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya, Samsul Rizal.
Dia menerangkan, pada operasi pasar itu, pihaknya menyalurkan 1.200 sak beras jenis siam. Masing-masing sak seberat 5 kilogram yang mana warga menebus Rp50 ribu per saknya.
Harga ini tentunya jauh lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp80.000,00 per sak. Artinya Pemkot Palangka Raya memberikan subsidi sebesar Rp30 ribu per lima kilogram atau per sak beras.
"Operasi pasar ini untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan bahan pokok serta sebagai upaya mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan," demikian Samsul Rizal.
Baca juga: Ketua DPRD Palangka Raya dukung peningkatan pendidikan keagamaan bagi WBP
Baca juga: Cegah karhutla, Pemkot Palangka Raya cek kesiapan peralatan pemadaman
Baca juga: Kapolda minta Satpam di Kalteng semakin profesional dalam menjalankan tugas
