Kuala Kapuas (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Berinto meminta pemerintah daerah setempat melakukan kajian agar penanganan banjir bisa dilakukan secara tepat dan efektif.
"Kalau sudah masuk musim penghujan Januari-Februari sangat deras, dan rata-rata desa yang terendam banjir yang berada di bantaran sungai. Hampir dari lima kecamatan itu, ada banjir untuk desa-desa," kata Berinto di Kuala Kapuas, Senin.
Dia menyoroti banjir yang sering melanda di wilayah Hulu Kapuas, merendam sejumlah permukiman masyarakat dan fasilitas umum di daerah setempat.
Selain bantuan, lanjut legislator dari Partai NasDem ini, pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan untuk dapat mencarikan solusi.
Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui penyebab banjir sering melanda di wilayah daerah pemilihan III yang daerah pemilihannya meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Pasak Talawang dan Mandau Talawang, apakah ada karena faktor alam atau lain.
"Nah, kalau faktor lain, ini harus ada kajian dari pemerintah. Kita dari Dapil III melalui Fraksi NasDem juga sering kali meminta kepada pemerintah daerah untuk membuatkan kajian, supaya kita tidak menuduh sana sini dan tidak berprasangka buruk sana sini," katanya.
Perlu dikaji apakah parahnya banjir dipicu karena hutan produksi luar biasa di Dapil III itu sudah banyak beralih fungsi untuk tambang, kebun dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, atau ada faktor lain.
Berinto berharap pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten transparan terkait berapa royalti tambang di kabupaten itu. Jika memang tidak seberapa, dia menyarankan agar diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mencabut atau tidak memperpanjang izinnya jika justru dampak buruk yang ditimbulkan jauh lebih besar.
Baca juga: Pemkab Kapuas bangga PCNU bantu penguatan pembinaan umat
"Itu kan membuat dampak untuk masyarakat juga, kalau memang tidak seberapa royaltinya itu, artinya hanya segelintir saja yang menikmati itu," tegasnya.
Menurutnya, negara ini membutuhkan investasi, tetapi investasi ini harus juga dilakukan kajian oleh daerah. Hal itu supaya betul-betul investasi yang masuk mendapatkan peningkatan pendapatan negara dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi.
"Ini bayangkan orang tidak bisa kerja karena banjir, belum lagi kebun. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus transparan dong. Apa kontribusinya tambang atau kebun itu untuk pemerintah daerah ini," kata dia.
Sekali lagi, tambahnya, minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan kajian maupun penelitian, supaya penanganannya tepat nantinya.
"Kalau untuk bantuan itu kan sifatnya simultan, banjir berikan bantuan beras, mi dan sebagainya, itu kan tidak menyelesaikan persoalan, hanya membantu meringankan beban masyarakat. Tapi, untuk menyelesaikan persoalan ini, membutuhkan kajian dan penelitian, nah ini harus serius dari pemerintah. Kami dari Fraksi NasDem berharap ini ada perubahan dari semua lini kebijakan," demikian Berinto.
Baca juga: Legislator Kapuas perjuangkan hasil musrenbang kecamatan
Baca juga: Sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di Kapuas perlu ditingkatkan
Baca juga: Pemkab Kapuas berkomitmen sukseskan transformasi di bidang kesehatan
