Kemendagri nilai kinerja Penjabat Bupati Barito Selatan sangat baik

id Pemkab barito selatan, penjabat bupati barito selatan, deddy winarwan, buntok, barsel, barito selatan, kemendagri, kementerian dalam negeri

Kemendagri nilai kinerja Penjabat Bupati Barito Selatan sangat baik

Penjabat Bupati Barito Selatan saat mengikuti penilaian evaluasi, di Buntok, Jumat (25/8). (ANTARA/Bayu Ilmiawan)

Buntok (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menilai kinerja Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah Deddy Winarwan sangat baik.

Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Teguh Narutomo mengatakan, secara umum kinerja Pj Bupati Barito Selatan dinilai sangat baik.

"Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian beberapa aspek," katanya dalam keterangan yang diterima di Buntok, Sabtu.

Ia menjelaskan, ada tiga aspek yang menjadi penilaian evaluasi terhadap penjabat kepala daerah tersebut, yakni aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan.

Selain itu juga ditambah lagi 100 indikator penilaian yang dilakukan berbasis sistem. Termasuk juga lanjut dia, penilaian terhadap pelaksanaan arahan-arahan presiden terkait penanganan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan termasuk masalah El Nino.

Teguh Narutomo yang juga selaku Ketua Tim Evaluasi Kinerja Pj Bupati/Walikota menjelaskan, aspek-aspek yang dinilai bukan lagi berdasarkan serapan anggaran, tetapi juga pada kebijakan dan program/kegiatan yang dapat berdampak signifikan kepada masyarakat.

Hal itu mengingat, penjabat kepala daerah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paham secara administratif, sehingga capaian kinerjanya selama tiga bulan dilakukan monitoring.

Baca juga: Pemkab Barsel siapkan dukungan anggaran sukseskan Pemilu 2024

Oleh karena itu, Teguh mengimbau kepada seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Barito Selatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik.

"Itu dilakukan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah guna mendukung pencapaian kinerja penjabat Bupati Barito Selatan," terangnya.

Sedangkan salah seorang anggota tim evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Azwan menambahkan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Barito Selatan.

"Evaluasi terhadap penjabat kepala daerah ini kita laksanakan setiap tiga bulan sekali," tambah dia.

Baca juga: Polres Barsel kejar pelaku utama ilegal logging di Dusun Parigi

Sementara Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas penilaian yang telah dilakukan tersebut.

"Penilaian tersebut saya ikuti bersama jajaran saat menghadiri dan mengikuti evaluasi TW I pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Barito Selatan di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Jum'at 25 Agustus 2023," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan yang diikuti pihaknya ini merupakan amanat dari pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

"Sesuai dengan permendagri tersebut dijelaskan bahwa penjabat kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling sedikit tiga bulan sekali," jelas Deddy Winarwan.

Dikatakannya, sebagai penjabat kepala daerah yang telah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada 24 Mei 2023, dirinya sudah melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati Barito Selatan selama tiga bulan.

"Untuk itu, saya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dan dikerjakan sesuai amanat permendagri tersebut," tambahnya.

Baca juga: Republik dan The Virgin bakal meriahkan hari jadi ke-64 Kabupaten Barsel

Ia mengatakan, dalam kegiatan evaluasi ini yang bertindak sebagai tim evaluator merupakan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya/utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang jumlahnya sebanyak 12 orang.

"Dalam kegiatan evaluasi itu, saya menyampaikan delapan prioritas program dan kegiatan yang menjadi pokok utama pelaksanaan tugas," terangnya.

Delapan prioritas tersebut kata dia, tentunya sejalan dan searah dengan kebijakan Presiden melalui RPJMN dan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah melalui RPJMD.

Adapun prioritas pertama yang telah dilaksanakan itu, yakni melakukan penguatan birokrasi dan pelayanan publik melalui pembangunan mal pelayanan publik dan penyederhanaan persyaratan layanan serta menggratiskan biaya layanan.

Prioritas kedua, membangun sistem informasi SIDUTA untuk pelayanan Dukcapil, dan membuka gerai-gerai layanan yang ada di setiap kecamatan secara terjadwal dan gerai tersebut dengan sebutan “MALEWU”.

Untuk prioritas ketiga, melaksanakan penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem melalui gerakan bapak dan bunda asuh stunting yang menangani keseluruhan anak stunting di Barito Selatan serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

"Kita juga melaksanakan sidak harga-harga di pasar dan menggelar operasi pasar murah disejumlah tempat yang tersebar di enam kecamatan," tambah dia.

Baca juga: Polres Barsel berkomitmen amankan Pemilu 2024

Prioritas ketiga kata Deddy Winarwan, pihaknya melaksanakan pembangunan infrastruktur yang tersebar di enam kecamatan di daerah ini.

Adapun prioritas keempat, dirinya bersama jajarannya mengunjungi dan bertemu dan berbincang-bincang dengan masyarakat di 86 desa, 7 Kelurahan di enam kecamatan dengan program Ganta Ma Tumpuk (Berkunjung ke desa).

"Prioritas ke lima, yakni peningkatan kehidupan beragama dengan melaksanakan gerakan sholat subuh dan sholat Jumat Keliling ke seluruh desa di Kabupaten Barito selatan," ujarnya.

Untuk prioritas keenam, melaksanakan pelestarian budaya dayak melalui pemberian mata pelajaran muatan lokal di sekolah dan Pelaksanaan Kegiatan lomba pidato bahasa Dayak di sekolah.

Baca juga: Kontingen Barsel diharapkan mampu tampil maksimal di Pesparawi Kalteng

Prioritas ketujuh, pembentukan Call Centre dan Help Desk untuk menampung aspirasi masyarakat melalui “ITAH LAPOR”.

"Untuk prioritas kedepalan, melaksanakan peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer dan RT/RW melalui penambahan jumlah insentif sebesar 100 persen," jelasnya.

Ia menyampaikan, waktu tiga bulan merupakan waktu yang singkat untuk mewujudkan secara sempurna keseluruhan delapan prioritas program dan kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama, koordinasi, sinergitas, kolaborasi dan dukungan seluruh stakeholders dan elemen masyarakat dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Baca juga: Pj Bupati Barsel: PPL garda terdepan pembangunan pertanian

Baca juga: Penerbangan perdana Bandara Sanggu Buntok - Banjarmasin

Baca juga: Pj Bupati Barsel: Peran Bidan sebagai penggerak pembangunan kesehatan