Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), terus berupaya meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat.
"Upaya ini salah satunya kami laksanakan melalui program bimbingan teknis(bimtek) peningkatan kompetensi ASN," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Kamis.
Menurut kepala daerah termuda di Kalteng itu, peningkatan kompetensi bagi ASN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih profesional, efisien, efektif, dan akuntabel.
"Pemerintah Kota Palangka Raya secara konsisten dan berkelanjutan terus berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik atau 'good governance'," katanya.
Bimbingan teknis itu sendiri diikuti 63 peserta ASN lingkup Pemkot Palangka Raya diantaranya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta lurah beserta jajaran.
"Aparatur pemerintah juga harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan dan peraturan agar tidak salah langkah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan," katanya.
Baca juga: Harga beras di Palangka Raya alami kenaikan
Fairid menambahkan, semakin profesional maka ASN juga akan mampu berinovasi dan berkreasi serta maksimal dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palangka Raya, Novitarya mengatakan, bimtek ini merupakan upaya untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang selama ini jarang menyentuh aparatur kelurahan.
“Kami harapan, bimtek ini mampu menciptakan sikap yang profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat. Selain itu juga mampu ASN yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika dan tata krama serta memiliki mental modern dalam menciptakan pemerintahan yang baik,” katanya.
"Upaya ini salah satunya kami laksanakan melalui program bimbingan teknis(bimtek) peningkatan kompetensi ASN," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Kamis.
Menurut kepala daerah termuda di Kalteng itu, peningkatan kompetensi bagi ASN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih profesional, efisien, efektif, dan akuntabel.
"Pemerintah Kota Palangka Raya secara konsisten dan berkelanjutan terus berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik atau 'good governance'," katanya.
Bimbingan teknis itu sendiri diikuti 63 peserta ASN lingkup Pemkot Palangka Raya diantaranya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta lurah beserta jajaran.
Narasumber pada kegiatan ini adalah Wali Kota Palangka Raya, pihak BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya.
"Aparatur pemerintah juga harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan dan peraturan agar tidak salah langkah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan," katanya.
Baca juga: Harga beras di Palangka Raya alami kenaikan
Fairid menambahkan, semakin profesional maka ASN juga akan mampu berinovasi dan berkreasi serta maksimal dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palangka Raya, Novitarya mengatakan, bimtek ini merupakan upaya untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang selama ini jarang menyentuh aparatur kelurahan.
“Kami harapan, bimtek ini mampu menciptakan sikap yang profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat. Selain itu juga mampu ASN yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika dan tata krama serta memiliki mental modern dalam menciptakan pemerintahan yang baik,” katanya.
Baca juga: Ketersediaan beras di Palangka Raya aman hingga akhir 2023
Baca juga: Pemkot Palangka Raya prioritaskan layanan kependudukan korban kebakaran
Baca juga: Pemkot Palangka Raya prioritaskan layanan kependudukan korban kebakaran
