Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 10 hari, terhitung sejak 6-15 Oktober 2023 untuk mengoptimalkan penanganan bencana itu.
"Terhitung mulai 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023 status siaga darurat dinaikkan menjadi tanggap darurat, setelah itu kita evaluasi lagi sambil melihat perkembangan. Kepala daerah yang wilayahnya terjadi karhutla masif, saya instruksikan tidak boleh meninggalkan tempat," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Jumat.
Dia menjelaskan keputusan menetapkan status tanggap darurat tersebut, di antaranya mengacu perkembangan kondisi di lapangan, termasuk penetapan status tanggap darurat di sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Kotawaringin Timur dan Palangka Raya.
Dia menyebutkan jangka waktu status tanggap darurat dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan bencana di lapangan.
Untuk mendukung tugas dan fungsi bagian dan bidang dalam pos komando penanganan darurat bencana, setiap bagian dan bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan, dengan melibatkan unsur komando resort militer, kepolisian daerah, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, akademisi, dan masyarakat.
Pemprov Kalteng sudah menyiapkan anggaran Rp110 miliar yang merupakan alokasi biaya tak terduga (BTT) terkait dengan penetapan status tanggap darurat karhutla itu.
Baca juga: Gubernur Kalteng: TNI garda terdepan NKRI
Anggaran ini untuk mengoptimalkan penanggulangan karhutla, seperti menambah jumlah personel yang melakukan pemadaman maupun sarana prasarana, sehingga karhutla bisa dituntaskan.
"Manfaatkan dana BTT dengan baik untuk mengoptimalkan penanganan karhutla," katanya.
Dia menginstruksikan seluruh bupati, penjabat bupati, dan penjabat wali kota yang daerahnya terjadi karhutla secara masif, tidak boleh meninggalkan wilayah hingga karhutla terkendali.
Setelah rapat koordinasi pada Kamis (5/10), Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta jajaran dan lainnya meninjau salah satu titik karhutla, yakni di Jl. Lintas Kalimantan Km. 26 Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.
Baca juga: Pemprov Kalteng-Bulog sediakan 800 ton beras subsidi kualitas premium
Baca juga: Dishanpang Kalteng perkuat sumber daya petugas, pastikan penyajian data berkualitas
Baca juga: Berikut perkembangan pembangunan RSUD di Hanau
Berita Terkait
Pemkab Pulang Pisau lepas keberangkatan 39 calon haji
Senin, 20 Mei 2024 5:08 Wib
DPMPTSP Pulang Pisau sebut iklim investasi mulai membaik
Senin, 20 Mei 2024 5:01 Wib
Pengisian jabatan sejumlah OPD Pulang Pisau tunggu izin Mendagri
Senin, 20 Mei 2024 4:53 Wib
PDAM Barito Utara hentikan distribusi air sementara
Minggu, 19 Mei 2024 21:31 Wib
DPRD Barito Utara susun kegiatan masa sidang 13 Mei - 5 Juni 2024
Minggu, 19 Mei 2024 19:51 Wib
Pj Bupati Barut apresiasi Festival Budaya Isen Mulang 2024
Minggu, 19 Mei 2024 19:42 Wib
Bupati Kotim ingatkan pegawai RSUD Murjani terus tingkatkan pelayanan
Minggu, 19 Mei 2024 19:08 Wib
Gubernur: Semoga Kalteng dipercaya kembali pelaksanaan UCI MTB 2025
Minggu, 19 Mei 2024 18:59 Wib