Fraksi Demokrat-Golkar : Raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting

id dprd murung raya, M Nujhan

Fraksi Demokrat-Golkar : Raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting

Juru bicara fraksi Demokrat-Golongan Karya dalam paripurna pandangan umum fraksi, M Nuihan (ANTARA/HO-Istimewa)

Puruk Cahu (ANTARA) - Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan pengamalan pancasila ,memberikan kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk.
Sehingga diharapkan terwujudnya masyarakat Kabupaten Murung Raya yang berkarakter, unggul dan berjiwa Pancasila.

Hakekat Pancasila bukan hanya renungan dan pemikiran seseorang atau kelompok sebagaimana Ideologi-ideologi lain di Dunia. Akan tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, Fraksi Partai Demokrat -Golongan Karya sepakat Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk dibahas ketahap selanjutnya dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Murung Raya.

“Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini sangat penting ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Namun ada beberapa subtansi dalam Raperda masih ada kekurangan akan menjadi catatan maupun pertimbangan kami Fraksi Partai Demokrat-Golongan Karya dalam pembahasan Raperda yang akan dibahas bersama antara Pansus DPRD dan Tim Raperda Pemerintah Derah Kabupaten Murung Raya,” kata M Nujhan juru bicara fraksi Demokrat-Golongan Karya dalam paripurna pandangan umum fraksi, Selasa (7/10/2023).

Menurut Fraksi Demokrat-Golongan Karya mengenai Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Itu snagat penting bagi kita untuk mencari keseimbangan antara kepentingan pembangunan, dan perlindungan lingkungan dalam menyusun Raperda

“Tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat. Hal ini memerlukan dialog dan konsultasi yang mendalam dengan masyarakat yang terkena dampak, serta perlu pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan nantinya terhadap implementasi peraturan tersebut,” katanya.