Pemprov-BKKBN Kalteng tingkatkan kolaborasi percepatan penurunan stunting
Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat meningkatkan kolaborasi dalam percepatan penanganan stunting.
"Salah satunya terkait penguatan dan akurasi dan sinkronisasi data-data stunting," kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo di Palangka Raya, Kamis.
Menurut Edy, data yang selaras dan akurat akan mampu menghasilkan kebijakan tepat dalam upaya percepatan penanganan stunting. Sehingga, penyediaan data stunting ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
"Data ini juga harus dibuka sehingga secara bersama-sama kita bisa melakukan intervensi dalam upaya percepatan penanganan stunting. Apalagi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar angkanya masih 26,9 persen dari target sebesar 23,24 persen," kata Edy Pratowo.
Pernyataan itu diungkapkan dia usai membuka acara Reviu Program Banggakencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2023 dengan tema ASN Peduli Kependudukan.
Baca juga: Lomba masak serba ikan, pacu inovasi dorong perkembangan kuliner olahan di Kalteng
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, dalam percepatan penurunan stunting, pemerintah daerah tidak boleh hanya melakukan wacana program.
Tetapi, lanjut dia, pemerintah daerah melalui seluruh organisasi perangkat daerah harus langsung melakukan aksi nyata dan berkelanjutan, sesuai kewenangan masing-masing.
"Misal dinas kesehatan memberikan makanan bagi bayi dua tahun, dinas sosial menangani kemiskinan ekstrem yang juga terkait stunting, dinas pekerjaan umum menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lain dan sebagainya," katanya.
Dia pun menegaskan, bahwa dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan berbagai unsur masyarakat harus memperkuat kolaborasi dan optimalisasi dan akurasi data yang akurat.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, Jeanny Yola Winokan menambahkan, pihaknya menerapkan implementasi program BKKBN dan pemerintah pusat dan selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
"Melalui kolaborasi yang kuat, akan ada komitmen dan bukti aksi nyata dalam percepatan penurunan stunting," kata Jeanny.
Baca juga: Badan Karantina sediakan akses pangan murah bagi warga Palangka Raya
Baca juga: Pemprov Kalteng giatkan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya stabilisasi harga
Baca juga: Gubernur Kalteng sebut PBS tak jalankan plasma jadi pemicu konflik sosial
"Salah satunya terkait penguatan dan akurasi dan sinkronisasi data-data stunting," kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo di Palangka Raya, Kamis.
Menurut Edy, data yang selaras dan akurat akan mampu menghasilkan kebijakan tepat dalam upaya percepatan penanganan stunting. Sehingga, penyediaan data stunting ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
"Data ini juga harus dibuka sehingga secara bersama-sama kita bisa melakukan intervensi dalam upaya percepatan penanganan stunting. Apalagi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar angkanya masih 26,9 persen dari target sebesar 23,24 persen," kata Edy Pratowo.
Pernyataan itu diungkapkan dia usai membuka acara Reviu Program Banggakencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2023 dengan tema ASN Peduli Kependudukan.
Baca juga: Lomba masak serba ikan, pacu inovasi dorong perkembangan kuliner olahan di Kalteng
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, dalam percepatan penurunan stunting, pemerintah daerah tidak boleh hanya melakukan wacana program.
Tetapi, lanjut dia, pemerintah daerah melalui seluruh organisasi perangkat daerah harus langsung melakukan aksi nyata dan berkelanjutan, sesuai kewenangan masing-masing.
"Misal dinas kesehatan memberikan makanan bagi bayi dua tahun, dinas sosial menangani kemiskinan ekstrem yang juga terkait stunting, dinas pekerjaan umum menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lain dan sebagainya," katanya.
Dia pun menegaskan, bahwa dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan berbagai unsur masyarakat harus memperkuat kolaborasi dan optimalisasi dan akurasi data yang akurat.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, Jeanny Yola Winokan menambahkan, pihaknya menerapkan implementasi program BKKBN dan pemerintah pusat dan selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
"Melalui kolaborasi yang kuat, akan ada komitmen dan bukti aksi nyata dalam percepatan penurunan stunting," kata Jeanny.
Baca juga: Badan Karantina sediakan akses pangan murah bagi warga Palangka Raya
Baca juga: Pemprov Kalteng giatkan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya stabilisasi harga
Baca juga: Gubernur Kalteng sebut PBS tak jalankan plasma jadi pemicu konflik sosial