Jangkau masyarakat desa, pemda se-Kalteng perlu adakan Samsat pembantu

id Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, DPRD Kalimantan Tengah, DPRD kalteng, Kalimantan Tengah, kalteng

Jangkau masyarakat desa, pemda se-Kalteng perlu adakan Samsat pembantu

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Y Freddy Ering. ANTARA/Jaya WM.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohannes Freddy Ering mendorong sekaligus menyarankan kepada pemerintah daerah, agar memperluas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga ke desa-desa.

Sekarang ini kan kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) kebanyakan hanya berada di ibu kota kabupaten/kota, sehingga membuat masyarakat yang tinggal di pedesaan memerlukan waktu dan biaya tidak sedikit untuk menjangkaunya, kata Freddy Ering di Palangka Raya, Kamis.

"Jadi, tidak ada salahnya kalau pemda membuat pelayanan Samsat pembantu yang berada di pedesaan. Dengan begitu, masyarakat yang tinggal di desa bisa terlayani," tambahnya.

Selain memperluas jaringan layanan, Legislator Kalteng itu juga menyarankan agar Samsat lebih memanfaatkan serta memaksimalkan keberadaan mobil Samsat keliling untuk menggali potensi PAD dari pajak kendaraan bermotor. Di mana mobil Samsat keliling itu harus dapat menjangkau daerah-daerah pinggiran.

"Samsat keliling dapat menjadi solusi efektif, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Salah satu sumber pendapatan terbesar berasal dari sektor pajak, dan potensi ini harus dioptimalisasi agar PAD meningkat, dan pembangunan di Kalteng dapat terus berjalan," kata Freddy Ering.

Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini, keberadaan pajak kendaraan bermotor sangat penting bagi pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini. Untuk itulah, pemda perlu lebih mengoptimalkan pelayanan Samsat bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya.

Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Pemilu dan Pilkada 2024 harus jurdil

Dia mengatakan, langkah pemerintah provinsi yang melakukan pemutihan atau penghapusan denda bagi kendaraan tidak membayar pajak kendaraannya beberapa tahun, merupakan salah satu upaya meningkatkan PAD. Namun, jika langkah tersebut tidak didukung dengan pengoptimalan pelayanan ataupun memperluas jaringan, tentunya kurang optimal hasilnya.

"Kami dari Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi keuangan, selalu berupaya mendukung dan memberikan masukan, agar PAD di provinsi ini terus mengalami peningkatan," demikian Freddy Ering.

Baca juga: Waket DPRD Kalteng minta dukungan ke pelaku IKM terus diperkuat

Baca juga: Pemda se-Kalteng diminta serius penuhi kebutuhan dasar masyarakat desa

Baca juga: Legislator Kalteng minta edukasi masyarakat terkait kesiagaan bencana terus ditingkatkan