Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat menjadwalkan pelantikan serentak 79 kepala desa (kades) pada 11 Desember 2023 mendatang.
“Untuk pelantikan kades hasil pemilihan serentak kemarin akan kami laksanakan pada 11 Desember nanti. Mudah-mudahan lancar dan tak ada kendala,” ungkap Kepala DPMD Kotim Raihansyah di Sampit, Kamis.
Diketahui pada 23 September 2023 lalu, Pemkab Kotim telah melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 76 desa. Dari hasil kontestasi tersebut terpilihlah 76 kades yang didominasi wajah baru, dengan perbandingan 26 petahana dan 50 pendatang baru.
Setelah melalui tahapan penyampaian kepala desa terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada bupati melalui camat dan tahap penyelesaian perselisihan hasil Pilkades secara berjenjang, DPMD Kotim pun mulai mempersiapkan pelantikan bagi puluhan kades tersebut.
“Pelantikannya di halaman Pemda Kotim. Kami juga menyiapkan beberapa prosesi untuk memeriahkan pelantikan tersebut,” ucap pria yang biasa dipanggil Ancah ini.
Baca juga: Penerbangan perdana TransNusa di Kotim berpotensi tertunda
Ia juga menyampaikan, selain 76 kades yang terpilih melalui pilkades serentak, ada tambahan 3 kades Pengganti Antar Waktu (PAW), sehingga total 79 kades yang akan dilantik secara bersamaan.
Ketiga kades PAW tersebut adalah Kades Kabuau Kecamatan Parenggean, Kades Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang, dan Kades Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh DPMD antara lain menyediakan atribut dan seragam kades, serta memastikan semua perlengkapan sesuai dengan peraturan pemerintah.
“Semua kan ada aturannya, baik itu lambang-lambang yang digunakan hingga pakaian kades dan itu sedang kami persiapkan, sehingga pada hari H nanti siap digunakan,” ujarnya.
Ancah menambahkan, pelaksanaan pilkades serentak di 76 desa di Kotim pada umumnya berjalan lancar. Kendati, ia tidak menampik bahwa pihaknya sempat menerima beberapa informasi terkait perselisihan di lapangan. Namun, hal itu sebatas informasi dan bukan gugatan resmi, sehingga pihaknya tidak menindaklanjutinya.
“Informasi yang kami terima memang sempat ada gesekan kecil di Desa Pamalian, tapi kami sudah koordinasi dengan panitia di desa dan Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan,” demikian Raihansyah.
Baca juga: UMK Kotim 2024 naik menjadi Rp3,3 juta
Baca juga: Pabrik pakan ikan di Kotim rampung, siap diresmikan awal 2024
Baca juga: Pemkab Kotim terima hibah Rp10,9 miliar untuk pengembangan pertanian
