Pemkab Pulang Pisau perkuat kinerja Pokjanal Posyandu

Pulang Pisau (ANTARA) - Penjabat Bupati Pulang Pisau Kalimantan Tengah Nunu Andriani mengatakan rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat pengelolaan program pembinaan dari unsur pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

“Posyandu menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wadah yang sangat strategis dalam menyampaikan berbagai program dan kegiatan karena tujuan dan sasarannya bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Nunu Andriani di Pulang Pisau, Rabu.

Nunu Andriani mengingatkan bahwa peningkatan peran dan fungsi Posyandu itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja. Ia mengharapkan agar segenap jajaran pemerintah daerah terutama dinas/instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan Posyandu, mendayagunakan fungsi Pokjanal Posyandu di setiap jenjang sehingga pembinaan posyandu dapat terlaksana secara proporsional. 

“Kembangkanlah jaringan kemitraan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung berbagai kegiatan Posyandu agar pengelolaan dan pembinaan terhadap Posyandu dapat berlangsung optimal sehingga upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat diwujudkan bersama,” ucapnya.

Dikatakannya, Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Dalam satu dasawarsa terakhir ini terjadi perubahan tatanan kepemerintahan di Indonesia, tetapi posyandu masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat.

Keberadaan Posyandu masih sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak. 

Menurut Nunu Andriani, progres pembangunan desa yang baik akan menghasilkan desa-desa berprestasi, hal ini ditandai dengan majunya desa dalam juara lomba desa dan juara lomba Posyandu yang telah diraih di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

 Baca juga: Kajati Kalteng: Tata kelola pemerintah yang baik ciptakan kesejahteraan masyarakat

Tidak saja baik dalam pemerintahan desanya, namun juga mampu mempertimbangkan potensi desa dengan efektif dan inovatif serta melibatkan peran serta masyarakatnya dalam proses pembangunan.

Nunu Andriani meminta, keberadaan Posyandu perlu terus didorong dan difasilitasi pemerintah setempat untuk dijadikan pengembangan Posyandu dalam perspektif lembaga kemasyarakatan yang mampu menyediakan dan memberikan berbagai layanan dan pelayanan masyarakat secara terpadu, dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan Posyandu.

Posyandu juga diharapkan dapat menjadi wahana pemeliharaan kesehatan dasar dari para ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur. 

“Semua pihak perlu mendukung operasionalisasi Posyandu yang berperan sebagai tempat berintegrasinya keswadayaan masyarakat dalam kegiatan peningkatan tumbuh kembang bayi dan balita agar pada saatnya nanti dapat menjadi tunas-tunas bangsa yang berkualitas,” demikian Nunu Andriani. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo mengungkapkan penguatan Pokjanal melalui rapat koordinasi ini diantaranya untuk memaduserasikan cara pandang dalam mendorong tercapainya harmonisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

“Memberikan juga penguatan kepada pemerintah desa dalam mendukung kelembagaan Posyandu melalui anggaran DD dan ADD dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat,” terang dia.

Herman Wibowo juga menambahkan pelayanan Posyandu harus bisa diefektifkan dan dimaksimalkan agar dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan kesehatan anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu menjadi garda terdepan bagi pelayanan sosial dasar di masyarakat. 

Baca juga: Pemkab Pulang Pisau sebar pasar penyeimbang kendalikan harga jelang Nataru

Baca juga: Dinas Perkimtan Pulang Pisau tata kawasan kumuh melalui Program Lewu Bahalap

Baca juga: Kejari Pulang Pisau maksimalkan supremasi penegakan hukum