Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setempat melakukan pendekatan kepada warga untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan normalisasi sungai.
“Seperti arahan bupati, kami berkoordinasi dengan aparat setempat, baik itu camat maupun lurah dan tokoh masyarakat untuk merumuskan masalah ini, selanjutnya upaya untuk pengendalian genangan dalam kota,” kata Kepala Dinas terkait, Mentana Dhinar Tistama di Sampit, Sabtu.
Sebelumnya disampaikan, Pemkab Kotim berupaya meminimalkan potensi terjadinya genangan dalam kota dengan melakukan normalisasi atau pengerukan sungai dan drainase. Namun, upaya ini dihadapkan dengan kendala berupa masih banyaknya bangunan warga yang berdiri di sekitar bantaran sungai, bahkan sebagian menjorok ke sungai.
Kondisi ini menghambat upaya pengerukan yang dilakukan menggunakan alat berat, sehingga pemerintah daerah mengimbau warga untuk membongkar bangunan tersebut. Sebab, selain menghambat laju arus air, memicu penumpukan sampah serta mengganggu kinerja alat berat untuk normalisasi, hal tersebut juga melanggar aturan terkait pembangunan di sempadan sungai.
Di sisi lain, masih banyak oknum masyarakat yang membuang sampah ke sungai, hingga pemasangan atribut di sekitar sungai juga menghambat aliran air untuk sampai ke muara. Akibatnya, ketika turun hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama, maka sebagian kawasan di Kota Sampit terendam luapan air.
Baca juga: Pengurus Organda Kotim siap dilantik
Mentana mengatakan pihaknya berupaya melakukan pendekatan agar masyarakat mau mengikuti imbauan yang disampaikan oleh pemerintah.
“Kami perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat lagi dan itu ujung tombaknya di kelurahan dan kecamatan. Kami dari dinas baru bisa beraksi kalau lahan itu sudah klir,” ujarnya.
Oleh sebab itu, hari ini Dinas Sumber Daya Air mengajak Sekretaris Camat Mentawa Baru Ketapang, Lurah Sawahan, dan tokoh masyarakat untuk meninjau kondisi Sei Baamang yang berpengaruh besar terhadap genangan yang terjadi di Kota Sampit.
Pihaknya juga meminta agar aparat terkait bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan normalisasi sungai, khususnya terkait bangunan yang berada di bantaran sungai.
Lurah Sawahan, Abdul Khalik mengaku siap membantu untuk sosialisasi kepada warga, meskipun hal itu perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
“Mungkin kami akan mendatangi masyarakat secara langsung, kami regulasi sebagai dasar kami melakukan aksi lapangan masih belum ada. Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait, kalau sudah ada regulasinya kami akan segera turun ke lapangan,” jelasnya.
Abdul Khalik menambahkan, Kelurahan Sawahan merupakan salah satu kawasan dalam kota yang rawan terdampak genangan. Sehingga, ia berharap dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah bisa mengatasi masalah genangan yang sering kali menjadi momok ketika musim hujan, seperti yang terjadi belakangan ini.
Baca juga: Bupati Kotim siapkan dua kegiatan besar untuk tarik minat pengunjung
Baca juga: Bangunan warga hambat optimalisasi penanganan banjir di Sampit
Baca juga: Sejumlah kawasan di Kota Sampit tergenang pasca hujan deras
