Pemkab Barito Utara prioritaskan pengendalian inflasi daerah

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, memprioritaskan program daerah salah satu pengendalian inflasi daerah dari 10 indikator prioritas.

"Program ini merupakan bahan paparan evaluasi kinerja penjabat Bupati Barito Utara di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri," kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Senin.

Paparan evaluasi kinerja Penjabat Bupati Barito Utara pada triwulan pertama (Oktober, November dan Desember 2023) yang dilaksanakan pada 10 Januari 2024 di Kemendagri.

"Jadi indikator prioritas yang harus dicapai dalam kinerja Pj Bupati Barito Utara selama tiga bulan menjabat, salah satunya adalah pengendalian inflasi di daerah ini," katanya. 

Muhlis mengatakan, Pemkab Barito Utara telah melakukan upaya dalam pengendalian inflasi di daerah setempat guna mengendalikan inflasi meliputi terlaksananya pemantauan harga gas elpiji 3 kilogram pada pangkalan-pangkalan di Kabupaten Barito Utara

Kemudian, katanya, terlaksananya pasar penyeimbang gas LPG 3 kg, selain itu kegiatan pasar murah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

"Kami juga mendapat informasi dan data ketersediaan bahan pangan dalam rangka pengendalian harga bahan pokok melalui Perusahaan Daerah dan Badan Urusan Logistik (Bulog) di daerah ini," ucapnya.

Pemerintah daerah, kata dia, juga telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan bahan sembako, berkoordinasinya dengan BPS setempat untuk memantau tumbuh kembang inflasi di Barito Utara

Selanjutnya tersedia informasi dan data perkembangan harga bahan pokok melalui Aplikasi Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (P2KP) Kementerian Perdagangan.Peningkatan hasil produksi padi sebagai salah satu upaya menjaga psikologi inflasi di Indonesia terutama di Barito Utara

"Daerah ini melakukan penanaman bibit cabai rawit di lahan pertanian mandiri Desa Trinsing seluas 7 hektare," jelas dia

Pj Bupati mengatakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Barito Utara, serta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kalteng menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam upaya pengendalian inflasi.

Koordinasi pemerintah daerah bersama FKPD dalam upaya pengendalian inflasi terkait kelangkaan gas LPG 3 kg, penyerahan bantuan sosial dari Disnakertranskorp Barito Utara kepada peserta pelatihan di empat bidang (Bidang UKM, Bidang koperasi, Bidang BLK, Bidang transmigrasi).

"Pemkab Barito Utara juga melakukan subsidi transportasi untuk distribusi barang," ujarnya.

Muhlis menjelaskan, upaya yang akan dilakukan Pemkab Barito Utara dalam pengendalian inflasi yaitu memaksimalkan kegiatan pemantauan harga bahan pokok, pelaksanaan pasar murah sembilan bahan pokok serta 
memaksimalkan pendistribusian gas elpiji 3 kg di sembilan kecamatan.

Selain itu memaksimalkan koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan BPS  Barito Utara dalam memantau perkembangan angka inflasi di daerah ini.

Kemudian meningkatkan pengembangan fasilitas yang mumpuni untuk penanggulangan inflasi daerah berupa peralatan dan bahan pada bidang pertanian, perikanan, perindustrian, serta fasilitas yang dapat mempermudah mobilisasi bahan pokok yang dapat menanggulangi pertumbuhan inflasi

"Kami juga menjalin kerja sama antar daerah dalam menjamin Ketersediaan stok pangan terutama yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam provinsi," demikian Muhlis.