Anggota MPR RI serap aspirasi OKP dan HIMA di Kalteng
Palangka Raya (ANTARA) - Anggota MPR RI dari kelompok DPD RI Agustin Teras Narang kembali melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya kepada organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan kemahasiswaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis.
Penyerapan aspirasi yang dilaksanakan MPR RI berbeda dengan DPR RI maupun DPD RI karena disediakan berbagai tema, kata Teras Narang usai melaksanakan penyerapan aspirasi bertema hubungan pemerintah pusat dan daerah, di Palangka Raya.
"Saya kali ini memilih tema hubungan pemerintah pusat dan daerah, agar para generasi muda, khususnya tergabung di OKP maupun Himpunan Mahasiswa (Hima) se-Kalteng lebih memahaminya bagaimana sistem dan mekanismenya," ucapnya.
Menurut Senator asal Kalteng ini, generasi muda harus lebih memahami bagaimana menjaga hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebab, hubungan pemerintah pusat dan daerah itu utamanya berkaitan dengan keuangan yang menjadi alat terpenting dalam mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
Teras Narang mengatakan, program food estate yang dilaksanakan di Kalteng, merupakan salah satu bagian dari hubungan pemerintah pusat dan daerah. Di mana, program food estate tersebut sepenuhnya dibiayai oleh APBN.
"Tetapi bukan persoalan siapa dan bagaimana pembiayaan biaya food estate, melainkan apakah berdampak atau tidak bagi daerah. Terpenting lagi, apakah program itu mengikutsertakan serta melibatkan rakyat yang ada di daerah atau tidak. Ini sangat erat kaitannya dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
Baca juga: Teras Narang: Kejelasan pelabuhan Segintung segera dipertanyakan ke Kemenhub
Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu pun mendorong generasi muda, khususnya tergabung di OKP dan Hima, agar terus meningkatkan pemahamannya terhadap sistem maupun mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Dia mengatakan, sebagai calon pemimpin dimasa mendatang, baik di tingkat nasional maupun daerah, generasi muda harus paham betul masalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, ketika menjadi bagian dari pemerintah, bisa langsung menerapkan dan menjalankannya.
"Membuat pembangunan semakin maju di suatu daerah itu memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pihak swasta," kata Teras Narang.
Dia pun mencontohkan upaya yang dilakukan dirinya pada saat masih menjadi Gubernur Kalteng dalam membangun jalan Bagendang di antara Kotawaringin Timur dan Seruyan. Di mana pembangunannya melibatkan anggaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, hingga pengusaha.
"Membangun secara keroyokan itu bisa dilaksanakan karena kita memahami sistem dan mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama pemerintah provinsi dengan kabupaten," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang terima aspirasi warga Katingan dan Tionghoa Sampit
Baca juga: Teras Narang ajak diaspora asal Kalteng sokong generasi muda berkualitas
Baca juga: Awal 2024 maskapai Citilink layani rute Pangkalan Bun-Jakarta
Penyerapan aspirasi yang dilaksanakan MPR RI berbeda dengan DPR RI maupun DPD RI karena disediakan berbagai tema, kata Teras Narang usai melaksanakan penyerapan aspirasi bertema hubungan pemerintah pusat dan daerah, di Palangka Raya.
"Saya kali ini memilih tema hubungan pemerintah pusat dan daerah, agar para generasi muda, khususnya tergabung di OKP maupun Himpunan Mahasiswa (Hima) se-Kalteng lebih memahaminya bagaimana sistem dan mekanismenya," ucapnya.
Menurut Senator asal Kalteng ini, generasi muda harus lebih memahami bagaimana menjaga hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebab, hubungan pemerintah pusat dan daerah itu utamanya berkaitan dengan keuangan yang menjadi alat terpenting dalam mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
Teras Narang mengatakan, program food estate yang dilaksanakan di Kalteng, merupakan salah satu bagian dari hubungan pemerintah pusat dan daerah. Di mana, program food estate tersebut sepenuhnya dibiayai oleh APBN.
"Tetapi bukan persoalan siapa dan bagaimana pembiayaan biaya food estate, melainkan apakah berdampak atau tidak bagi daerah. Terpenting lagi, apakah program itu mengikutsertakan serta melibatkan rakyat yang ada di daerah atau tidak. Ini sangat erat kaitannya dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
Baca juga: Teras Narang: Kejelasan pelabuhan Segintung segera dipertanyakan ke Kemenhub
Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu pun mendorong generasi muda, khususnya tergabung di OKP dan Hima, agar terus meningkatkan pemahamannya terhadap sistem maupun mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Dia mengatakan, sebagai calon pemimpin dimasa mendatang, baik di tingkat nasional maupun daerah, generasi muda harus paham betul masalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, ketika menjadi bagian dari pemerintah, bisa langsung menerapkan dan menjalankannya.
"Membuat pembangunan semakin maju di suatu daerah itu memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pihak swasta," kata Teras Narang.
Dia pun mencontohkan upaya yang dilakukan dirinya pada saat masih menjadi Gubernur Kalteng dalam membangun jalan Bagendang di antara Kotawaringin Timur dan Seruyan. Di mana pembangunannya melibatkan anggaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, hingga pengusaha.
"Membangun secara keroyokan itu bisa dilaksanakan karena kita memahami sistem dan mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama pemerintah provinsi dengan kabupaten," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang terima aspirasi warga Katingan dan Tionghoa Sampit
Baca juga: Teras Narang ajak diaspora asal Kalteng sokong generasi muda berkualitas
Baca juga: Awal 2024 maskapai Citilink layani rute Pangkalan Bun-Jakarta