Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri (kejari) setempat melakukan penandatangan kerja sama dalam rangka optimalisasi penagihan pajak.
"MoU dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi dari semua pelaku usaha di Kota Cantik Palangka Raya. Fungsi jaksa akan memberikan pendampingan hukum di lapangan," kata Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Emi Abriyani di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengungkapkan, penandatangan kerja sama ini dilakukan langsung antara Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Andi Murji Machfud.
Melalui penandatanganan kerja sama yang dilakukan pada awal pekan ini diharapkan target pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ditetapkan selama 2024 bisa terlampaui.
"Pada kerja sama ini, BPPRD tidak hanya minta pendampingan kejaksaan saja, tapi juga dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPPRD dalam menegakkan Perda di lapangan," katanya.
Wanita berhijab ini menambahkan, kerja sama ini juga sebagai bentuk peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga vertikal untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman dan teratur.
"Untuk menarik pajak tidak mudah seperti membalik tangan, karena apabila wajib pajak tidak sadar membayar, sehingga kita perlu menjalin kerja sama dengan kejaksaan dengan harapan wajib pajak menjadi sadar," katanya.
Baca juga: Cegah banjir, Pemkot Palangka Raya diminta gencar bersihkan gorong-gorong
Emi menegaskan, pendapatan pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
"Dalam rangka penegakan hukum, terutama Perda di Kota Palangka Raya, pihaknya juga akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait lain dalam pelaksanaan kegiatan hukum berjalan sebagaimana mestinya," demikian Emi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Andi Murji Machfud menegaskan bahwa jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak perlu ragu lagi dalam menegakkan peraturan daerah di lapangan, karena pihak kejaksaan akan ikut mengawal dalam proses penindakan hukum di lapangan.
Baca juga: Disdik Palangka Raya: Siswa wajib taati aturan lalu lintas
Baca juga: DPRD bentuk pansus pembahasan Raperda RPJPD Palangka Raya 2025-2045
Baca juga: Disdik Palangka Raya: Kepsek cegah terjadinya perundungan di sekolah
Pemkot-Kejari Palangka Raya kerja sama optimalkan penagihan pajak
Pemkot-Kejari Palangka Raya lakukan penandatangan kerja sama optimalisasi penagihan pajak di Palangka Raya, Selasa (4/6/2024). ANTARA/HO-BPPRD Palangka Raya.
