Jakarta (ANTARA) -
"Kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau tidak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Tidak boleh? Boleh," ujar Megawati di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.
Baca juga: Jokowi pastikan tak ada bansos untuk korban judi online
Dia menjelaskan, langkah pemerintah saat ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia progresif. Di sisi lain, dia mengaku heran dengan masalah UKT yang mencuat.
"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? Opo itu yo? Lah, iyo opo to yo, mbok ya udah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggak isa sih? Hah?" kata dia.
Baca juga: MUI: Kaji ulang korban judi online terima bansos
Dirinya juga mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya.
Megawati menegaskan bahwa DPR RI seharusnya dapat memprioritaskan kepentingan masa depan anak bangsa.
"Karena ini keperluan anak didik, masa tidak bisa. Tidak punya uang sekolah, saya sampai bingung. Ya sudah saja, 'kan itu tinggal istilahnya, siapa dulu sih telor apa ayam, kaya gitu. Betul apa tidak?" ujar Megawati.
Baca juga: Pemprov Kalteng bantu biaya sarana produksi 26.181 pelaku usaha perikanan
Dia kembali menyatakan bahwa seharusnya biaya untuk pendidikan anak bangsa tidak seharusnya berbayar.
Menurutnya, hal ini perlu untuk diimplementasikan dan bukan sekadar janji elite politik semata.
"Saya tuh sampai pusing bolak balik ngapain toh, UKT," ucapnya.
Baca juga: Benarkah BRI gunakan uang nasabah untuk bantu bansos pemerintah di Pemilu 2024?
Sebagai informasi, biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini membuat sulit bagi banyak orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Kenaikan UKT secara serempak telah memicu penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.
Baca juga: MK sebut tak ada relevansi bansos dan peningkatan perolehan suara
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rendahnya APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk kategori tersier (pendidikan tinggi) yaitu sebesar 31,45 persen per 2023.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara tegas mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Mantan Bupati Bone Bolango ditahan terkait korupsi bansos
Selain itu, Muhadjir juga menyatakan bahwa ia tidak masalah dengan penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai bentuk inisiatif lain yang dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa.
"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol," kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Baca juga: MK hitung selisih suara bukan penyaluran bansos
Ia tidak merasa khawatir tentang penggunaan pinjaman online yang digunakan masyarakat untuk biaya perkuliahan.
Baginya, hal tersebut adalah upaya yang sah, selama bantuan tersebut diselenggarakan secara resmi dan tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.
Baca juga: Menkeu sebut anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Dia juga menegaskan bahwa penggunaan dana melalui pinjaman online tidak merugikan mahasiswa, maka langkah tersebut dapat diterima.
"Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak begitu?" katanya.
Baca juga: KPK hadirkan Eks Mensos Juliari P Batubara dan Rudijanto Tanoesoedibjo di sidang Tipikor bansos
