Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), menjalin kerja sama mengenai kajian dan analisis kebijakan pengentasan kemiskinan.
"Kerja sama ini dalam rangka mendapatkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, guna mengatasi permasalahan kemiskinan di kota ini," kata Asisten 3 Pemerintah Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan di Palangka Raya, Senin.
Dia mengatakan, bahwa isu pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus dan selalu menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Palangka Raya. Hanya saja, pihak Pemko sampai saat ini belum menemukan bentuk kebijakan dan implementasi yang tepat.
"Penelitian ini menjadi titik awal untuk memformulasikan solusi yang konkret," singkat Alman.
Sementara itu, Kepala BAPPEDALITBANG Kota Palangka Raya Fauzi Rahman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan.
Dia pun meyakini hasil kajian yang dipresentasikan FISIPOL UMPR mampu memberikan gambaran jelas mengenai akar permasalahan kemiskinan di Kota Palangka Raya.
"Jadi, kedepannya mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata Fauzi.
Dekan Fisipol UMPR yang juga bertindak sebagai tenaga ahli dalam penelitian, serta tim peneliti Fisipol UMPR Dr Irwani mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kameloh Baru.
"Ini juga merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan," kata Irwani.
Baca juga: FAI UMPR- jalin kerja sama implementasi MBKM dengan Kemenag
Menurut dia, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau kultur merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang paling sulit diatasi.
"Kemiskinan tidak dapat diatasi oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak yang dikenal sebagai 'collaborative governance'," katanya.
Ketua tim peneliti, Sadar, MIP, menambahkan, dalam penanggulangan kemiskinan, pentingnya collaborative governance tidak boleh diabaikan.
"Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas bisnis," katanya.
Baca juga: 220 mahasiswa baru di FBI UMPR ikuti program matrikulasi
Baca juga: Dosen Fisipol UMPR ikuti pelatihan Asesor untuk tingkatkan kompetensi
Baca juga: UMPR kerja sama dengan P3MD untuk tingkatkan kualitas aparatur desa
