Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Marudin menyarankan pegawai RSUD dr Murjani Sampit diberikan training atau pelatihan khusus agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Standar pelayanan minimal di berbagai sektor perlu dievaluasi, termasuk rumah sakit. Setidaknya senyum, sapa, salam itu sudah menjadi hal yang wajib dalam pelayanan,” kata Marudin di Sampit, Kamis.
Kualitas pelayanan di RSUD dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan setelah adanya keluhan keluarga pasien atas pembatalan nomor antrean online secara sepihak oleh pihak rumah sakit.
Meskipun, pihak rumah sakit kemudian memberikan klarifikasi bahwa hal itu disebabkan permasalahan sistem, namun alasan tersebut tidak begitu saja diterima. Hal ini pun kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial wilayah setempat.
Legislator juga turut menyoroti permasalahan tersebut. Bahkan, hal ini menjadi pembahasan pada saat rapat kerja pembahasan APBD oleh Komisi III DPRD Kotim yang bermitra dengan RSUD dr Murjani Sampit.
Marudin menyebutkan, peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit ini perlu menjadi perhatian bersama. Dalam aktivitas pelayanan masyarakat, setidaknya petugas bisa memberikan senyuman manis.
“Supaya jangan sampai respons kepada masyarakat kurang ramah, terutama di bagian front office,” ujarnya.
Ia juga menyinggung terkait hasil pantauan KPK, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap RSUD dr Murjani Sampit mengalami penurunan sebesar dua persen.
Selain itu, banyak keluhan masyarakat terkait sikap petugas, baik dalam cara menjawab pertanyaan maupun bahasa tubuh yang tidak ramah. Keluhan-keluhan semacam ini sering kali muncul di media sosial, berdampak negatif pada citra rumah sakit.
Baca juga: Legislator Kotim ingatkan ASN fokus kerja dan tak terlibat kampanye
Oleh sebab itu, ia mengusulkan alokasi anggaran pada 2025 untuk memberikan pelatihan khusus kepada petugas front office RSUD dr Murjani Sampit. Pelatihan tersebut akan menghadirkan tenaga ahli profesional guna melatih komunikasi efektif dan pelayanan ramah kepada pengunjung.
Misalnya, ketika kuota layanan penuh hendaknya hal itu diinformasikan dengan baik agar tidak menambah kekecewaan masyarakat yang belum bisa mendapatkan layanan pada hari tersebut.
“Dengan begitu kami berharap ada perbaikan manajemen pelayanan ini sehingga kembali meningkatkan kepuasan publik juga mempererat hubungan antara rumah sakit dan masyarakat yang dilayaninya,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr Murjani Sampit, Yulia Nofiany, memberikan penjelasan terkait sorotan dari KPK atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit setempat.
Disebutkan salah satu indikator penilaian KPK adalah rating di Google Review, yang menunjukkan bahwa RSUD dr Murjani Sampit mendapatkan 3,2 bintang. Sedangkan, pada penilaian di aplikasi Mobile JKN, RSUD dr. Murjani Sampit mendapat rating 4,4 bintang.
“Akan tetapi, ini akan tetap menjadi catatan kami dan menghargai setiap masukan masyarakat dari berbagai kanal, karena itu mencerminkan pengalaman mereka terhadap layanan kami,” tuturnya.
Yulia juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan mencari tahu hal-hal yang diinginkan dan dikeluhkan masyarakat, baik terkait SDM, alur pelayanan hingga aspek medis.
Ia mengakui bahwa beberapa keluhan masyarakat terkait dengan perilaku atau sikap petugas layanan. Namun, menurutnya perbedaan budaya juga mempengaruhi respons masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Disebutkan, bahwa banyak masyarakat di daerah ini pernah menjalani pengobatan di rumah sakit di luar Kalimantan. Perbedaan budaya dan intonasi antara Kalimantan dan daerah lain dinilai berperan dalam mempengaruhi persepsi pasien.
Baca juga: Legislator Kotim berharap tidak ada lagi keterlambatan pembayaran TPP ASN
Baca juga: Fraksi PAN ingatkan perencanaan anggaran daerah harus berorientasi pada kinerja
Baca juga: Fraksi Golkar kritisi kurangnya penjabaran raperda perubahan APBD
