Pemkab Kotim antisipasi hambatan cuaca saat distribusi logistik pilkada

id Pemkab Kotim antisipasi hambatan cuaca saat distribusi logistik pilkada, kalteng, Sampit, kotim, Kotawaringin Timur, pilkada kotim, Multazam

Pemkab Kotim antisipasi hambatan cuaca saat distribusi logistik pilkada

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur, Multazam. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengantisipasi potensi hambatan cuaca buruk saat distribusi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Antisipasi ini terkait dengan kerawanan daerah bencana banjir, sesuai dengan rencana kajian risiko bencana yang kami lakukan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Sabtu.

Kondisi cuaca menjadi perhatian karena dikhawatirkan berdampak terhadap jalannya distribusi logistik pilkada. Apalagi, demografi Kotawaringin Timur yang luas dan rumit, bahkan sebagian harus didistribusikan melalui jalur sungai.

Untuk itu Penjabat Bupati Kotawaringin Timur Shalahuddin telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait mitigasi distribusi logistik Pilkada. Surat tersebut menindaklanjuti prakiraan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut terkait potensi hujan pada Oktober, November dan Desember 2024 

Hasil prakiraan menunjukkan adanya potensi curah hujan menengah dan tinggi pada periode pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk itu pemerintah daerah perlu menyampaikan beberapa langkah mitigasi guna memastikan kelancaran distribusi logistik pilkada.

Langkah-langkah mitigasi yang dapat dilaksanakan yaitu menyusun rute alternatif, mengindentifikasi dan menyiapkan rute-rute alternatif untuk distribusi logistik yang berpotensi terhambat akibat banjir. 

Penggunaan moda transportasi yang sesuai, memanfaatkan kendaraan atau moda transportasi yang mampu beroperasi dalam kondisi medan basah atau tergenang air. 

Baca juga: 2.574 peserta seleksi CPNS Kotim jalani tes SKD

Koordinasi lintas Instansi, bekerja sama dengan instansi terkait seperti BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dan aparat keamanan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan operasional di lapangan. 

Pengaturan jadwal distribusi, menyesuaikan jadwal distribusi logistik agar dilakukan pada waktu-waktu yang minim risiko curah hujan tinggi. 

Menindaklanjuti langkah-langkah mitigasi tersebut, KPU dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam langkah-langkah mitigasi ini, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan aman lancar tanpa hambatan yang berarti. 

Menurut Multazam, kawasan yang dinilai rawan dalam distribusi logistik pilkada ini sebagian besar berada di wilayah utara seperti di Kecamatan Mentaya Hulu dan sekitarnya. Selain luasnya wilayah, terbatasnya jalan darat dan jalur sungai, menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi logistik pilkada ini. 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, wilayah bantaran Sungai Mentaya biasanya terjadi genangan air yang cukup dalam apabila banjir. Kemudian meski genangan surut, namun menyisakan dampak terhadap infrastruktur, yakni jalannya biasanya agak sulit untuk dilewati.

"Jadi ada beberapa desa seperti Bawan, Tanjung Jariangau, ya di bawah itu. Kemudian kalau di Kecamatan Telaga Antang itu Desa Mirah, Tanjung Jorong, kecamatannya sendiri. Kecamatan Tualan Hulu itu juga biasanya kena," tambahnya.

Multazam berharap mitigasi ini menjadi perhatian bersama demi kelancaran pelaksanaan pilkada. Pihaknya sepakat dengan rencana KPU yang akan menggunakan pembungkus plastik untuk logistik yang akan didistribusikan ke daerah rawan hambatan, khususnya yang harus dibawa melalui jalur sungai sehingga tidak sampai basah.

Baca juga: Disdik Kotim segera tindak lanjuti insiden sekolah tertimpa pohon tumbang

Baca juga: TPS liar bermunculan, DPRD Kotim pertanyakan keseriusan pemkab atasi sampah

Baca juga: Enam rekomendasi DPRD terkait pelayanan RSUD dr Murjani Sampit