Murung Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menggelar diskusi tentang penguatan data statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Rabu (13/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Murung Raya nomor 16 tahun 2022.
Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Hermon, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SP Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Murung Raya, Restu Kristianto, Kepala BappedaLitbang, Ferry Hardi, serta pemangku kepentingan dan tamu undangan lainnya.
Plt Kepala Diskominfo SP Mura, Rahmat K. Tambunan, dalam paparannya menjelaskan pentingnya peningkatan ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan di berbagai sektor seperti pangan, pertanian, kemaritiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
"Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses, yang mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan yang berbasis data," ungkap Rahmat.
Sementara itu, Kepala BPS Murung Raya, Restu Kristianto, menekankan bahwa penyelenggaraan tata kelola data yang baik sangat penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
"SDI bertujuan untuk memastikan data yang tersedia bisa dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan antar instansi, mendorong transparansi dan keterbukaan," ujarnya.
Pj Bupati Murung Raya, Hermon, dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan statistik sektoral, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk perencanaan daerah. "Kegiatan statistik sektoral bertujuan untuk memastikan data yang disusun dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan daerah," tutup Hermon.
Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.