Sampit (ANTARA) - Sebanyak 12 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah masuk dalam roadmap atau peta jalan pembangunan jaringan listrik desa (lisdes) oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero yang ditargetkan selesai pada Maret 2026.
“Ada 33 desa yang akan kami kerjakan November ini, 12 di antaranya berada di Kotawaringin Timur dan target kami harus selesai nanti di Maret 2026,” kata Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Kalimantan Tengah (UP2K Kalteng) Sugianto di Sampit, Senin.
Sugianto menjelaskan, roadmap lisdes ini telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Pelaksanaannya menggunakan anggaran tambahan belanja yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
DJK memberikan penugasan kepada Divisi Lisdes yang selanjutnya diturunkan kepada UP2K Kalteng di Palangka Raya dalam rangka pemerataan listrik di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah.
“Jadi untuk listrik masuk desa ini kami sudah menyusun roadmap dengan target penyelesaian untuk seluruh desa wilayah Kalimantan Tengah pada 2029. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap mulai dari 2025 ini sampai 2029,” sebutnya.
Ia menerangkan, pembangunan jaringan listrik di Kotim meliputi penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang sekitar 156,68 km dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sekitar 57,12 km, dengan total gardu distribusi berkapasitas 1.450 kVA.
Program ini diarahkan untuk melayani 1.626 calon pelanggan baru. Pekerjaan ini disertai pemasangan gardu distribusi yang akan menyalurkan listrik ke desa sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh proses terpenuhi agar masyarakat dapat segera menikmati layanan listrik yang andal,” imbuhnya.
Baca juga: Harga beras premium di Sampit melampaui HET
Sementara itu, 12 desa di Kotim yang akan mendapat pembangunan jaringan listrik baru, tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cempaga Hulu, meliputi Desa Selucing dan Tumbang Koling.
Lalu, Kecamatan Bukit Santuai meliputi Desa Tumbang Batu, Luwuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Torung, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tumbang Sapia, Tumbang Kania, Tumbang Payang dan Tumbang Saluang.
Beberapa desa bahkan menjadi titik pengambilan jaringan, seperti Batu Agung, Pundu, Damar Makmur, hingga desa-desa lain yang secara teknis memungkinkan untuk ditarik jaringan baru.
“Dengan kondisi geografis Kotim yang luas dan banyak desa berada di pedalaman, pekerjaan ini tidak mudah. Namun kami berkomitmen untuk menyelesaikannya karena listrik adalah kebutuhan dasar yang menentukan kemajuan wilayah,” tuturnya.
Sugianto melanjutkan, kendala yang dihadapi sejauh ini relatif sedikit, sebab desain roadmap sudah dibuat sebaik mungkin agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, baik itu berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, perizinan hingga pembebasan tanam tumbuh.
Ketiga kriteria itu disebut-sebut merupakan kunci kesuksesan pembangunan listrik di desa dan dalam hal ini keterlibatan dari pihak berwenang, khususnya pemerintah daerah sangat dibutuhkan, karena dari pihak PLN sebenarnya fokus pada pembangunan jaringan saja.
Dalam hal ini ia pun mengapresiasi inisiatif Komisi I DPRD Kotim untuk mengumpulkan seluruh pihak terkait, baik itu pemerintah daerah hingga perusahaan besar swasta (PBS) untuk bersama-sama membahas isu strategis mengenai kelistrikan.
“Keterlibatan PBS dalam kegiatan ini tentu sangat positif, dalam rangka mendukung program kelistrikan, karena memang untuk pembangunan listrik desa itu perlu keterlibatan semua pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa secara umum rasio disable listrik atau pembangunan jaringan kelistrikan di Kalimantan Tengah sejauh ini baru mencapai 83,39 persen. Dari 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah ada tiga kabupaten yang masih sangat tertinggal secara rasio.
Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Seruyan, Katingan dan Murung Raya yang rata-rata dibawah 70 persen. Oleh sebab itu, pihaknya pun berharap roadmap lisdes yang telah disusun sampai dengan 2029 dapat dilaksanakan sehingga tidak ada lagi desa di Kalimantan Tengah yang tidak terjangkau listrik.
“Kami berharap target 2029 itu bisa tercapai dengan baik, karena sebenarnya ketersediaan listrik di Kalteng itu masih sangat cukup untuk memenuhi seluruh wilayah ini. Kalteng secara umum dilayani oleh sistem yang terkoneksi dengan pembangkit listrik yang ada di Kalimantan, baik itu Kalsel, Kaltim, Kalbar maupun Kalteng itu sendiri,” demikian Sugianto.
Baca juga: Warga desa di Kotim antusias ikut pelayanan KB gratis
Baca juga: Sesalkan tumpukan sampah di Taman Kota, DLH Kotim ajak masyarakat peduli
Baca juga: Dua hari pencarian, korban serangan buaya di Pulau Hanaut belum ditemukan
