Palangka Raya (Antara Kalteng) - Jajaran anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah mengatakan pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur hingga peningkatan ketersediaan tenaga listrik untuk mempercepat masuknya investasi dan pengendalian inflasi daerah.
"Untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Palangka Raya ini perlu adanya program berkelanjutan hingga pembenahan masalah infrastruktur maupun kelistrikan," kata Ketua Komisi B DPRD Nenie A Lambung di Palangka Raya.
Menurutnya dengan adanya pembenahan infrastruktur maupun kelistrikan, maka lapangan pekerjaan baru akan cepat terbuka dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Pihaknya mengakui, bahwa dua permasalahan tersebut sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan investasi khususnya di "Kota Cantik" Palangka Raya.
"Untuk masalah infrastruktur kita sudah mengerjakannya secara berkelanjutan sesuai dengan program skala prioritas yang ada. Sedangkan untuk masalah kelistrikan, Kota Palangka Raya masih dinilai minim," katanya.
Sebab, selama ini Provinsi Kalimantan Tengah terus berharap surplus daya listrik dari Provinsi Kalimantan Selatan.
Pihaknya berharap baik pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Agar laju pertumbuhan kabupaten/kota hingga ke desa-desa bisa betul-betul dirasakan masyarakat setempat.
Ia mengatakan pembangkit listrik diutamakan karena menjadi penopang untuk membangun kawasan industri, pengembangan parawisata, fasilitator teknologi industri dan juga memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga untuk masyarakat Kalteng.
Hal itu merupakan terjemahan dari konsep kemandirian dan ketahanan ekonomi yang diusung sendiri oleh Provinsi Kalteng.
Dia juga menekankan bahwa penggunaan potensi alam di Kalteng harus diutamakan untuk kebutuhan masyarakat lokal dan pengembangan ekonomi daerah setempat.
"Jangan sampai potensi daerah tidak dimanfaatkan oleh pemerintah setempat, malah dialirkan ke luar negeri dan luar negerilah yang memanfaatkan potensi daerah itu," kata Politisi PDI Perjuangan itu.
