'Kemilau' Lamandau di Era Marukan Hendrik

id lamandau, marukan, bupati lamandau

Menteri Yohana Yambise di Lamandau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise didampingi Wakil Gubernur Habib Said Ismail, Bupati Lamandau Marukan dan sejumlah unsur pejabat mengunjungi SLBN Nanga Bulik, Senin (5/9/2016).(Fot

Saya terpanggil dan sangat ingin membangun tanah kelahiran saya ini dengan sebaik-baiknya
Nanga Bulik (Antara Kalteng) - Walau baru dimekarkan secara resmi 4 Agustus 2002, perkembangan pembangunan infrastruktur dan bidang lain di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah terbilang sangat pesat. Bahkan Kabupaten berjuluk "Bumi Bahaum Bakuba" ini telah berhasil meraih berbagai penghargaan tingkat Provinsi maupun Nasional, serta laporan keuangan daerahnya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tiga tahun berturut-turut.
     
Berbagai keberhasilan tersebut tidak lepas dari tangan dingin sang Bupati Lamandau saat ini Ir Marukan Hendrik MAp. Pria kelahiran Desa Bayat 4 Februari 1958 ini tampakna langsung 'tancap gas' usai dilantik menjadi Bupati Lamandau pada tahun 2008 yang berpasangan dengan Wakil Bupati Sugiyarto.
     
"Saya bergerak cepat karena melihat Kabupaten Lamandau sangat tertinggal dibandingkan kabupaten lain yang ada di Kalteng. Saya terpanggil dan sangat ingin membangun tanah kelahiran saya ini dengan sebaik-baiknya," kata pria yang pernah menjadi Dosen di Universitas Palangka Raya sejak tahun 1985 hingga 2002 ini.
     
Berkat kerja keras tanpa lelah ayah dari tiga anak dan memiliki enam cucu ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau di tahun 2010 mendapat penghargaan dari Presiden Indonesia dalam Bidang Ketahanan Pangan, kemudian tahun 2012 Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan dari Kementerian Agama RI, tahun 2013 Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional. 
     
Pada tahun 2013 Kabupaten Lamandau meraih penghargaan Transmigrasi Award dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, penghargaan Bunda PAUD berprestasi Tingkat Nasional, cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 tahun, Piagam Penghargaan dari Mendagri dalam Percepatan Penerapan PATEN, Piagam MURI dengan kategori Tari Topeng Terbanyak Se-Indonesia, pada kegiatan Festival 1.000 Bukung, dan berbagai penghargaan lainnya.
     
"Sebenarnya tantangan terberat membangun Kabupaten Lamandau itu lebih kepada minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), alhasil perkembangan pembangunan belum sesuai keinginan saya. Secara kasat mata pembangunan di Kabupaten Lamandau sangat pesat, tapi bisa lebih pesat lagi apabila APBD-nya tidak kecil," kata pria yang sedang menempuh studi Doktoral di Universitas Brawijaya Malang ini.
     
Berdasarkan data, Undang-undang nomor 5 tahun 2002, Kabupaten Lamandau terdiri dari delapan kecamatan, 85 desa dan tiga kelurahan. Di bawah kepemimpinan Marukan, "kemilau" Kabupaten Lamandau tidak hanya tampak dari pembangunan infrastruktur yang pesat dan banyanya pengahrgaan tingkat provinsi dan nasional, namun juga diikuti pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan maupun laju perekonomian.
     
Bukti pengelolaan keuangan yang baik terlihat dari opini yang diberikan BPK RI, yakni di tahun 2009 Tidak Wajar (TW), tahun 2010 hingga 2012 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun 2013 hingga 2015 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
     
"Sarana dan prasarana bidang kesehatan di Kabupaten Lamandau ada tersedia satu rumah sakit umum daerah (RSUD), 11 Puskesmas, 73 puskesmas pembantu (Pustu), 51 Poskesdes dan 89 Posyandu," kata mantan Sekretaris Kabupaten Lamandau tahun 2006-2007 ini.
     
Bidang pendidikan, di Kabupaten Lamandau tersedia 93 gedung TK, 111 sekolah dasar (SD), empat gedung MI, satu gedung sekolah luarbiasa (SLB), 40 gedung SMP, dua gedung MTs, 11 gedung SMA, satu gedung MA dan 10 gedung SMK.
     
Kabupaten yang baru 14 tahun hasil pemekaran ini telah mencanangkan pendidikan gratis untuk SD, SLTP hingga SLTA, bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise telah meresmikan Kabupaten Lamandau sebagai menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).
     
"Kalau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2015 berada di kisaran 6,74 persen, pendapatan per kapita tahun 2015 Rp49,45 juta. Angka kemiskinan tahun 2015 sekitar 3.427 jiwa, tingkat kemiskinan 4,50 persen, dan pengangguran terbuka 5 persen. IPM Kabupaten Lamandau 68,30," beber Marukan.
     
Terpenting daripada itu semua, Marukan sebelum menjadi Bupati Lamandau telah memiliki slogan "Lamandau untuk Semua, Semua untuk Lamandau". Slogan itu berangkat dari kesadaran bahwa membangun Lamandau dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan lapisan, baik masyarakat maupun dunia usaha.
     
Berkat slogan sederhana namun bermakna sangat dalam tersebut, seluruh komponen di Kabupaten Lamandau kompak dan mampu berpadu membangun daerahnya, dan mampu menanggalkan cap '"daerah tertinggal". Bahkan kini bisa menjadi percontohan daerah lain.
     
"Jabatan saya akan berakhir di tahun 2018, namun landasan pembangunan telah tersusun dan terlaksana dengan baik. Apabila berkenan, Bupati setelah saya tinggal melanjutkan saja program-program yang telah saya buat dan laksanakan. Saya yakin Kabupaten Lamandau akan semakin berkembang pesat," pesan Marukan.

Pewarta :
Editor: Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Komentar