Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun meminta pemerintah daerah itu dapat segera mengatasi kekurangan pegawai terutama untuk tenaga guru.
"Kekurangan pegawai yang terjadi di Kotawaringin Timur sangat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu permasalahan tersebut harus segera diatasi," katanya di Sampit, Kamis.
Rimbun mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pemerintah daerah, Kotawaringin Timur saat ini mengalami kekurangan pegawai 1.000 lebih termasuk tenaga guru.
"Pemerintah Kotawaringin Timur tahun 2018 ini telah mengusulkan penambahan pegawai ke pemerintah pusat. Usulan penambahan tersebut untuk mengatasi kekurangan pegawai," terangnya.
Lebih lanjut Rimbun mengatakan, pemerintah Kotawaringin Timur harus bisa meyakinkan pemerintah agar usulan penambahan pegawai bisa di kabulkan.
"Harapan kita pemerintah pusat bisa mengabulkan usulan tersebut, terutama untuk tenaga guru. Karena kurangnya tenaga guru tersebut telah mengganggu proses belajar mengajar," terangnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor membenarkan jika pihaknya telah mengajukan penambahan pegawai.
"Ya benar kita telah mengajukan. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat untuk pengusulan formasi CPNS tersebut. Dan kita masih menunggu," jelasnya.
Pemkab Kotawaringin Timur masih berusaha untuk meyakinkan pusat agar usulan tersebut bisa disetujui. Sehingga kekurangan pegawai bisa teratasi.
"Kotawaringin Timur masih kekurangan pegawai. Untuk guru saja mencapai 853 orang, dan kita ada mengusulkan 1.417 pegawai ke pemerintah pusat," kata Halikinnor.
Dengan adanya usulan itu, Halikinnor meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu.
Kemudian, diharapkan tidak percaya dengan apapun sebelum ada informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotawaringin Timur Sehingga tidak menjadi korban penipuan.
"Intinya jangan sampai percaya kalau ada yang bisa meluluskan CPNS ini, apalagi sampai meminta uang. Karena tes nantinya murni, tanpa ada pungutan biaya atau sogok-menyogok," terangnya.
Berita Terkait
Pemkab Kotim komitmen wujudkan Kabupaten Layak Anak
Selasa, 7 Mei 2024 20:14 Wib
Umsa Kotim gelar aksi bela Palestina
Selasa, 7 Mei 2024 19:39 Wib
Pemkab Kotim optimalkan posyandu untuk pendataan dan penanganan stunting
Selasa, 7 Mei 2024 19:26 Wib
Sebanyak 156 Calon PPK untuk Pilkada 2024 di Kotim jalani tes CAT
Selasa, 7 Mei 2024 18:19 Wib
DPMPTSP Kotim edukasi pelaku usaha implementasi dan pengawasan perizinan berusaha
Selasa, 7 Mei 2024 17:28 Wib
Pemkab Kotim matangkan persiapan pabrik pengolahan limbah medis
Selasa, 7 Mei 2024 17:02 Wib
DPMD Kotim edukasi BPD cegah pelanggaran aturan
Selasa, 7 Mei 2024 16:17 Wib
Perpustakaan Keliling sambangi Lapas Sampit layani warga binaan
Senin, 6 Mei 2024 21:09 Wib