BKKBN targetkan 128 desa jadi kampung KB di Kalteng

id bkkbn kalteng, kalteng,kampung KB

BKKBN targetkan 128 desa jadi kampung KB di Kalteng

Ilustrasi - Bupati Bartim Ampera AY Mebas bersama jajaran berfoto Kadis BKKBN Kalteng Kusnadi SH dan jajaran serta kader kader PKK sebagai pelopor program 10 kampung KB di Kabupaten Bartim. (Foto Antara Kalteng/Habibullah)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah bersama 13 Pemerintah Kabupaten setempat pada tahun 2018 menargetkan 128 desa menjadi kampung KB baru sebagai upaya mengurangi jumlah kategori desa sangat tertinggal.

Dari 1.433 desa tersebar di provinsi ini masih ada sekitar 500 lebih tergolong kategori desa sangat tertinggal, kata Kepala BKKBN Kalteng Kusnadi, usai rapat koordinasi daerah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga se-Kalteng tahun 2018, di Palangka Raya, Rabu.

"Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, sudah ada sekitar 150 desa di Kalteng ini ditetapkan menjadi Kampung KB. Tahun 2018 ini kita menargetkan 128 desa baru juga dicanangkan Kampung KB," tambahnya.

Langkah untuk merealisasikan target Kampung KB tersebut telah mendapatkan dukungan anggaran dari Pemkab setempat. Hal itu terlihat dari adanya alokasi anggaran sekitar Rp65 juta hingga Rp100 juta di setiap Kabupaten se-Kalteng.

Kusnadi mengaku telah menemui sejumlah Kepala Daerah dan menunjukkan komitmen sangat bagus melalui Instansi terkait dengan melakukan inventarisasi permasalahan di Kampung KB. Hanya, harus diakui ada beberapa kendala, seperti lokasi yang sangat terpencil dan sulit dijangkau.

"Kami mengapresiasi dukungan pemkab, sehingga program dan target Kampung KB sebanyak 128 desa di Kalteng sudah tampak terlihat adanya perubahan. Meskipun perubahan yang dicapai tidak terlalu signifikan, tapi ada kemajuan secara perlahan," katanya.

Indikator kategori desa sangat tertinggal dapat dilihat dari tingkat usia kawin penduduk, angka kematian ibu dan bayi tinggi, dan status gizi keluarganya rendah, sanitasi rendah, dan partisipasi sekolah penduduknya masih rendah.

Menurut Kepala BKKBN Kalteng ini, upaya untuk menghilangkan desa agar tidak masuk kategori sangat tertinggal, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SOPD) dalam melaksanakan program ataupun kegiatan.

"Sesuai dengan bidang kami di BKKBN, tentu akan selalu bekerja keras agar angka usia kawin dibawah ideal bisa ditekan. Program KB pun semakin optimal di seluruh desa," demikian Kusnadi.