Pemerintah diminta jamin pengobatan bayi kelainan otak di Palangka Raya

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya,Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto meminta pemerintah kota setempat dapat menjamin biaya pengobatan bayi yang mengalami kelainan jaringan otak sejak lahir.

"Pemko harus segera hadir dalam kasus ini. Kewajiban pemerintah memberikan jaminan kesehatan terhadap seluruh masyarakatnya," kata Sigit di Palangka Raya, Senin.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sigit saat dikonfirmasi kasus kelainan jaringan otak yang diderita Muhammad Lintang Arsya Saputra, bayi berusia dua bulan tersebut tengah dirawat di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya.

Menurut tim dokter, kelainan otak "Encephalocele" yaitu jaringan otak berada di dalam tulang tengkorak, namun pada kasus ini jaringan otak di luar tengkorak kepala.

Anak dari sang ibu Ratna Ratiana Dewi (19) ini, selain mengalami kelainan jaringan otak juga didiagnosis terdapat pembuluh darah cukup besar di area yang sama.

Baca juga: Bayi derita kelainan otak di Palangka Raya butuh bantuan pengobatan

Tim medis pun terus melakukan pemantauan. Namun karena berat badan bayi masih di bawah normal maka tim medis RSUD Doris Sylvanus belum melakukan tindakan dan fokus pada peningkatan kondisi kesehatan si bayi.

Sigit pun meminta Dinas Kesehatan kota segera mengambil tindakan dan memberi perhatian khusus terhadap kasus kesehatan yang menimpa warga Jalan Jati, Palangka Raya tersebut.

Ini kasus luar bisa, apabila perlu rujukan agar segera dirujuk dan bila RSUD Doris Sylvanus masih sanggup ya bagaimana baiknya saja.

"Hal yang pasti kami mendesak Dinas Kesehatan Kota berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi dan RSUD serta BPJS Kesehatan untuk mencari solusi yang tepat. Kasihan si bayi dan juga orang tuanya," katanya.

Sigit pun kembali meminta pemerintah kota dapat memfasilitasi proses pengobatan Muhammad Lintang Arsya Saputra hingga nantinya dinyatakan sembuh oleh tim dokter.

"Dukungan moril maupun materiil sangat dibutuhkan keluarga. Maka dalam kasus ini kami minta kehadiran pemerintah kota. Jangan sampai ada kesan pemerintah acuh dengan kondisi warganya karena telah bertindak," kata Sigit.