Harga pupuk di Barito Selatan alami kenaikan

Buntok (Antaranews Kalteng) - Harga pupuk non subsidi di kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah mengalami kenaikan.

"Hal ini berdasarkan hasil pemantauan harga dipasaran," kata Kabid Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Barito Selatan, Junaidi, di Buntok, Sabtu.

Ia menjelaskan, untuk harga pupuk KCL yang sebelumnya Rp 5 ribu mengalami kenaikan menjadi Rp 8 ribu per kilogramnya.

Pupuk NPK melonjak dari Rp 5 ribu menjadi Rp 15 ribu perkilogramnya, begitu juga dengan pupuk SP36 mengalami kenaikan dari Rp 5 ribu menjadi Rp 9 ribu.

"Untuk pupuk urea non subsidi bertahan Rp 7 ribu perkilogramnya," ujar Junaidi.

Sementara untuk harga kebutuhan pokok lainnya di kota Buntok, sebagian ada yang mengalami kenaikan, dan sebagainya lagi turun, dan bertahan.

Harga daging ayam ras mengalami  kenaikan dari Rp 35 ribu menjadi Rp 45 Ribu/kilogramnya.

Demikian halnya lanjut dia, dengan harga daging ayam kampung di pasar sayur, dan ikan (SAIK) Buntok juga mengalami kenaikan dari Rp 60 ribu menjadi Rp 65 ribu perkilogramnya.

"Untuk harga daging sapi mengalami penurunan, dari Rp 150 ribu menjadi Rp 145 ribu per kilogramnya," jelas Junaidi.

Sedangkan untuk harga kebutuhan pokok lainnya di kota Buntok relatif stabil.

"Seperti harga gula kemasan bertahan Rp 15 ribu, dan harga gula pasir lokal mengalami kenaikan Rp 500 yakni dari Rp 11.500 menjadi Rp 12 ribu perkilogramnya," ujar Junaidi.

Ia mengatakan, harga minyak goreng kemasan bermerek Rp 15 ribu per liternya, dan untuk harga minyak goreng tanpa merek turun dari Rp 13.500 menjadi Rp 11.500 perliternya.

"Untuk harga telur ayam ras hingga kini masih bertahan seperti telur ayam ras Rp 1.700 per butir, telur ayam kampung, dan telur itik Rp 2.500 per butirnya, sedangkan telur puyuh mengalami kenaikan dari Rp 300 menjadi Rp 350 per butirnya," ucapnya.

"Begitu juga dengan harga beras juga masih bertahan, dan kita akan terus melakukan pemantauan harga dalam setiap minggunya, dan hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan ke pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia," kata Junaidi.