Kuala Kurun (Antaranews Kalteng) – Legislator Kabupaten Gunung Mas Evandi Djuang mengimbau kepada pihak perusahaan sawit yang melakukan pembebasan lahan di wilayah Kabupaten berjuluk Habangkalan Penyang Karuhei Tatau, agar lebih cermat dan tepat sasaran.
"Iya. Artinya, agar melakukan pembebasan terhadap pemilik lahan yang sah, jangan sampai ibaratnya menjadi bom waktu di kemudian hari bagi masyarakatb dan perusahaan itu sendiri,” kata Evandi kepada awak media di Kuala Kurun, Senin.
Politisi muda Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menilai, belakangan ini perusahaan sawit melakukan pembebasan lahan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Damang Batu.
"Khususnya di dua Kecamatan itu, ada informasi bahwa ada PBS yang melakukan pembebasan lahan kepada pemilik lahan yang tidak sah. Jadi, pihak perusaan harus berhati-hati," kata Evandi.
Menurutnya, dalam hal surat menyurat masyarakat setempat memang lemah namun perlu dipertimbangkan, karena mereka telah mengelola tanah atau lahan itu telah berlangsung sekian tahun, bahkan ada yang telah turun temurun.
"Dan itu, secara aturan dan undang-undang walaupun surat tanah tidak ada namun itu sudah menjadi hak masyarakat secara adat. Karena, sudah dikelola tahun menahun di situ," ujarnya.
Lebih jauh, dia mengharapkan, hasil pembebasan lahan berupa uang tunai yang diterima pemilik sah atau masyarakat setempat dapat digunakan dengan sefektif mungkin.
“Mungkin, bisa untuk modal usaha atau biasa komsumtif lainnya yang bersifat urgenatau mendesak,” demikian Evandi.
Berita Terkait
Petani hortikultura di Kotim merugi akibat lahan dilanda banjir
Rabu, 1 Mei 2024 22:19 Wib
DPRD Kapuas apresiasi pawai karnaval budaya
Rabu, 1 Mei 2024 13:02 Wib
Kesbangpol Pulpis minta warga terlibat aktif ciptakan suasana damai jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 18:33 Wib
Kesbangpol Murung Raya minta masyarakat laporkan Ormas dan LSM 'nakal'
Selasa, 30 April 2024 17:06 Wib
KPU Bartim segera lantik 50 PPK jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:57 Wib
Pemkab Kapuas terus deteksi wilayah rawan konflik jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:38 Wib
Realisasi anggaran 2024 KPPN Pangkalan Bun alami peningkatan
Selasa, 30 April 2024 15:48 Wib
16 Desa di Kotim siap dicanangkan sebagai Desa Bersinar
Senin, 29 April 2024 17:57 Wib