Petani kelapa sawit perlu dukungan pemerintah untuk berkembang

Jakarta (Antaranews Kalteng) - Tahun 2018 Indonesia diperkirakan menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 42 juta ton. Sedangkan minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO) bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) diperkirakan sekitar 12,43 juta ton, dimana sebesar 52% berasal dari Indonesia atau sejumlah 6,5 juta ton, belum lagi yang bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia memiliki peran paling strategis dalam menyuplai kebutuhan pasar global. Secara bersamaan, Indonesia merupakan negara terbesar minyak sawit berkelanjutan, berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal.

Lantaran memiliki peranan besar dalam perdagangan internasional, minyak sawit asal Indonesia, kerap mendapatkan sorotan dan tudingan negatif akan keberadaannya. Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama, dalam mengelola produksi minyak sawit nasional, supaya dapat menyuplai kebutuhan pasar minyak sawit secara berkelanjutan pula, kata Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Herdrajat Natawijaya, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Salah satunya, melalui strategi pungutan dana CPO Supporting Fund (CSF), yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Melalui BLU BPDP-KS inilah, strategi pembangunan minyak sawit nasional dilakukan, dengan mendorong adanya pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia.

Menurut Herdrajat Natawijaya, sebagai salah satu badan pemerintah, BPDP-KS memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri minyak sawit. Salah satunya upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani.

“Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani,” katanya.

Pemerintah juga sudah mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Dimana, secara bertahap, konsumsi Biodiesel selalu bertambah, saat ini pemerintah juga menerapkan mandatori B20 terhadap penggunaan Biodiesel nasional.

Senada dengan itu, Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Dimana sebagian besar rakyat Indonesia mayoritas berperan sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.

Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam sawit di perkebunan milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik.

“Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera,” ungkap Abetnego.

Sementara itu, praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Sebab itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya kebunnya berhasil.

“Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panennya dapat mensejahterakan keluarganya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani,” jelas Irham Budiman.

Dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit, juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa sawit nasional. Namun, Irham mengingatkan akan adanya bahaya laten korupsi yang dapat terjadi. Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001 : Anti Penyuapan, pada manajemen yang terlibat.

Lebih lanjut, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit. Dimana, kemampuan praktek budidaya dan akses pasar petani kelapa sawit dapat lebih meningkat. Keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

“Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan,” ujar Darto menegaskan.
 
Pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama, bagi pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia, demi menyuplai kebutuhan pasar minyak nabati dunia. Dimana, pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs), juga menjadi tujuan bersama yang harus dicapai.

Sebagai tambahan informasi, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan sertifikasi mandatori yang diwajibkan Pemerintah Indonesia terhadap pelaku perkebunan kelapa sawit termasuk petani kelapa sawit. Sedangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)  bersifat sukarela.

Baca juga: Petani ikut terkena dampak kampanye penolakan sawit