Pekanbaru (Antaranews Kalteng) - Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Sigit Irfansyah menegaskan pelanggaran kendaraan yang melebihi ukuran (over dimension) akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
"Pemotongan ini sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan pelanggaran over dimensi," kata Sigit ketika menghadiri pemotongan bagian kendaraan angkutan barang yang melebihi ukuran di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Kamis.
Sigit mengatakan pemotongan tersebut merupakan teguran sekaligus sinyal bagi pengusaha angkutan minyak sawit mentah (CPO) dan angkutan lainnya untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraannya, sesuai dengan Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan Kementerian Perhubungan.
"Hal ini juga sebagai 'shock therapy' bagi para pelanggar," ujarnya.
Sigit menjelaskan bahwa tidak hanya pengusaha angkutan barang atau pun pemilik kendaraan yang dapat diancam sanksi pidana, namun perusahaan karoseri dapat juga dipidana. "Hari ini ada sidang putusan pidana untuk kasus over dimensi di Pengadilan Negeri Pekanbaru," kata Sigit.
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran kendaraan over dimensi dapat dikenakan denda sebesar Rp24 juta atau hukuman kurungan selama satu tahun.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Syaifudin Ajie Panatagama, mengatakan pemotongan bagian truk tanki ini adalah peringatan bagi para pengusaha kendaraan angkutan agar segera melakukan normalisasi ukuran kendaraan.
Menurutnya, memiliki atau menguasai kendaraan angkutan yang telah berubah dimensi dan daya muatnya atau mengubah dimensi dan daya muatnya adalah sebuah perbuatan pidana yang harus diberi sanksi pidana.
Itulah alasan betapa pentingnya pemotongan truk tangki CPO hasil tangkapan penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV sebagai operasi penegakan hukum beberapa waktu lalu di wilayah hukum Dishub Kampar.
Truk tangki pengangkut CPO tersebut adalah kendaraan keempat yang ditangkap PPNS BPTD Wilayah IV yang dilaksanakan sejak Oktober 2018, dan sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan penegakan hukum ini dilakukan terhadap pengusaha angkutan tanpa pandang bulu. Tindakan itu merupakan yang pertama kali dilakukan di Tanah Air.
"Sebenarnya, kami masih memberi toleransi kepada pengusaha angkutan untuk melakukan normalisasi kendaraan angkutan mereka hingga tahun ini," kata Ajie Panatagama.
Berita Terkait
Oknum sekolah jadikan pembelian seragam siswa sebagai bisnis bakal ditindak tegas
Selasa, 2 April 2024 20:24 Wib
Legislator Palangka Raya minta polisi tindak tegas wali murid pemukul siswa
Kamis, 7 Maret 2024 19:19 Wib
BKPSDM Kotim buktikan tegas terapkan disiplin pegawai
Senin, 26 Februari 2024 22:47 Wib
Tindak tegas kasus pemerasan oleh oknum Bawaslu-KPU Padangsidempuan kepada caleg
Senin, 29 Januari 2024 13:26 Wib
Tegas! ASN tidak boleh berkampanye
Jumat, 26 Januari 2024 17:43 Wib
Polda Kalteng pastikan tindak tegas oknum pembuat gaduh di Pemilu 2024
Jumat, 26 Januari 2024 15:36 Wib
Tindak tegas tambang batubara ilegal di area PT Antang Gunung Meratus
Senin, 15 Januari 2024 14:29 Wib
Kapolda Kalteng siap tindak tegas oknum anggota polisi terlibat politik praktis
Selasa, 9 Januari 2024 16:28 Wib