Palangka Raya (ANTARA) - Para pejabat maupun elit politik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, diminta untuk tidak terlalu fokus dan menunda urusan pencalonan maupun pendaftaran di pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
Permintaan itu karena bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah semakin parah dan tidak terkendali harus segera ditanggulangi, kata Anggota DPRD Kalteng Freddy Ering di Palangka Raya, Jumat.
"Untuk sementara ini, menurut saya, seluruh elemen masyarakat, baik pejabat maupun elit politik dan lainnya, harus lebih fokus menanggulangi bencana kabut asap," tambahnya.
Legislator Kalteng itu meyakini, apabila tenaga serta pemikiran dari seluruh elemen masyarakat di provinsi ini fokus, maka bencana kabut asap bisa ditanggulangi dalam waktu dekat dan kondisi udara pun kembali normal.
Dia mengatakan akibat asap yang semakin pekat di provinsi ini, bukan saja merugikan secara ekonomi, tapi juga membuta lahan pertanian dan perkebunan terbakar, aktivitas transportasi darat, laut maupun sungai serta udara pun ikut terganggu.
"Lebih parah lagi, kabut asap ini sangat rawan mengganggu kesehatan masyarakat. Apalagi saya mendapat informasi, kondisi udara di Palangka Raya sudah termasuk berbahaya bagi kesehatan," kata Freddy.
Sejumlah partai politik sekarang ini telah mulai membuka pendaftaran calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan diusung dalam pilkada tahun 2020.
Baca juga: Cegah anak terpapar kabut asap, sekolah di Kalteng perlu terapkan RSTA
Baca juga: Legislator Kalteng minta aparat selektif tindak pembakar lahan
Dia memastikan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan adanya sejumlah partai politik, yang sudah membuka pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur di Pilkada Kalteng tahun 2020.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan bahwa masih ada waktu untuk urusan pilkada 2020. Untuk itu, lebih baik sementara waktu semua pihak menanggulangi bencana kabut asap.
"Sekarang ini jauh lebih penting memikirkan bagaimana bencana kabut asap segera diatasi. Kalau bencana ini sudah teratasi, baru kita fokus urusan Pilkada," kata Freddy.
Legislator Kalteng itu juga menyarankan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar meninjau dan membuat kebijakan baru terkait proses belajar mengajar di sekolah.
"Kalau memang memungkinkan, ya diliburkan saja dahulu. Kondisi kabut asap di Kalteng sudah sangat pekat dan berbahaya bagi kesehatan," demikian Freddy.
Baca juga: DPRD Kalteng pertanyakan kebenaran dugaan sumur bor fiktif
Baca juga: Sekretariat DPRD Kalteng kerahkan tim pemadam bantu tangani karhutla
