DPRD minta Pemkab Kotim ubah pola dalam memajukan pembangunan

id DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur,DPRD Kotim,Wakil Ketua DPRD Kotim,Rudianur,pemkab kotim

DPRD minta Pemkab Kotim ubah pola dalam memajukan pembangunan

Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur. (ANTARA/Untung Setiawan)

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rudianur minta pemerintah kabupaten setempat untuk merubah pola pembangunan yang selama ini diterapkan agar ada pemerataan pembangunan.

"Pola pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah kabupaten belum memberikan pemerataan karena pembangunan masih terfokus di wilayah perkotaan," katanya di Sampit, Senin.

Dikatakan, pola tersebut telah membuat sebagian besar pembangunan di daerah pelosok, seperti kecamatan di wilayah selatan maupun utara Kabupaten Kotim banyak yang tertinggal.

Rudianur mengatakan aspirasi masyarakat pelosok banyak terabaikan, hal tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat. Pembangunan kedepan harus difokuskan ke wilayah pelosok karena wilayah itu butuh perhatian serius pemerintah kabupaten.

"Kami ingin pemkab nantinya lebih fokus menbangun wilayah pelosok, utamanya dalam membuka akses jalan, peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan," pintanya.

Dia mengakui aspirasi pembangunan wilayah pelosok semakin kencang di dengungkan oleh masyarakat. Masyarakat pelosok merasa dianaktirikan dari pembangunan daerah. Pembangunan Kotim dianggap sentralistik, yakni di wilayah perkotaan.

Baca juga: DPRD: Penyaluran seragam gratis harus tepat sasaran

"Kecemburuan masyarakat pelosok memang sudah kerap didengarkan, mereka mengeluh hanya Kota saja yang jadi fokus pembangunan, sementara mereka yang jauh berada di pelosok terabaikan," ungkapnya.

Rudianur menilai masyarakat pelosok wajar menuntut pemerataan pembangunan karena selama ini pemerintah kabupaten telah menganggarkan ratusan miliar untuk penataan Kota Sampit.

Politikus Golkar ini menegaskan, pola pembangunan berbasis ke pelosok sejalan dengan nawacita pemerintah pusat sehingga tidak alasan lagi pemerintah kabupaten untuk tidak melaksanakan program tersebut.

"Dengan adanya pemerataan pembangunan diharapkan kedepannya di Kabupaten Kotim tidak ada lagi desa yang terisolir dan tertinggal di segala bidang," demikian Rudianur.

Baca juga: Karhutla berimbas pada penyerapan anggaran pembangunan Kotim

Baca juga: Legislator nilai BUMD di Kotim tak kreatif dan inovatif