Kemajuan pembangunan kecamatan pemekaran di Kotim berjalan lambat
Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Nadie menilai, kemajuan pembangunan di kecamatan pemekaran, khususnya Kecamatan Bukit Santuai berjalan lambat.
"Pemekaran kecamatan belum membawa kemajuan besar atau signifikan bagi kecamatan itu. Semangat pemekaran untuk tujuan percepatan kemajuan pembangunan itu belum berjalan sesuai harapan," kata Nadie di Sampit, Rabu.
Politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur itu berkunjung ke sejumlah tempat pada pekan lalu, melaksanakan reses perorangan ke daerah pemilihan 5 yang meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Kecamatan Bukit Santuai merupakan pemekaran dari Kecamatan Mentaya Hulu. Nadie yang berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah tempat, menilai kemajuan di Bukit Santuai belum signifikan dan belum sesuai harapan.
Dia menyebutkan, akses jalan di kecamatan itu masih terbatas. Usulan peningkatan jalan yang disampaikan warga belum dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan alasan keterbatasan anggaran.
Ketersediaan listrik juga belum terwujud padahal menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun faktanya, sejak berdiri menjadi kecamatan sendiri pada 2008 lalu, hingga kini banyak wilayah yang belum tersentuh jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara.
Jalan penghubung antardesa juga sangat terbatas. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat juga terbatas sehingga pertumbuhan dan kemajuan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bergerak lamban.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih terbuka dalam pembahasan anggaran
Baca juga: Ini alasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotim ikut bertarung di pilkada
Kendala lainnya adalah terbatasnya sarana telekomunikasi. Saat ini signal telepon seluler di Kecamatan Bukit Santuai masih cukup terbatas sehingga komunikasi juga kurang lancar.
"Diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di desa dan kecamatan pemekaran agar pembangunan di sana semakin cepat dan merata," tegas Nadie.
Nadie berjanji akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia akan menyampaikan saat pembahasan bersama eksekutif dengan harapan ini akan menjadi perhatian bersama dan terwujud.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta normalisasi sungai di Sampit cegah banjir
"Pemekaran kecamatan belum membawa kemajuan besar atau signifikan bagi kecamatan itu. Semangat pemekaran untuk tujuan percepatan kemajuan pembangunan itu belum berjalan sesuai harapan," kata Nadie di Sampit, Rabu.
Politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur itu berkunjung ke sejumlah tempat pada pekan lalu, melaksanakan reses perorangan ke daerah pemilihan 5 yang meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Kecamatan Bukit Santuai merupakan pemekaran dari Kecamatan Mentaya Hulu. Nadie yang berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah tempat, menilai kemajuan di Bukit Santuai belum signifikan dan belum sesuai harapan.
Dia menyebutkan, akses jalan di kecamatan itu masih terbatas. Usulan peningkatan jalan yang disampaikan warga belum dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan alasan keterbatasan anggaran.
Ketersediaan listrik juga belum terwujud padahal menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun faktanya, sejak berdiri menjadi kecamatan sendiri pada 2008 lalu, hingga kini banyak wilayah yang belum tersentuh jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara.
Jalan penghubung antardesa juga sangat terbatas. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat juga terbatas sehingga pertumbuhan dan kemajuan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bergerak lamban.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih terbuka dalam pembahasan anggaran
Baca juga: Ini alasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotim ikut bertarung di pilkada
Kendala lainnya adalah terbatasnya sarana telekomunikasi. Saat ini signal telepon seluler di Kecamatan Bukit Santuai masih cukup terbatas sehingga komunikasi juga kurang lancar.
"Diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di desa dan kecamatan pemekaran agar pembangunan di sana semakin cepat dan merata," tegas Nadie.
Nadie berjanji akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia akan menyampaikan saat pembahasan bersama eksekutif dengan harapan ini akan menjadi perhatian bersama dan terwujud.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta normalisasi sungai di Sampit cegah banjir