Kuala Kurun (ANTARA) - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Jaya S Monong mengatakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah.
Dengan data PDRB, dapat diketahui sektor yang terus mengalami peningkatan maupun penurunan, kata Jaya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Gumas Yansiterson, saat membuka rapat sinkronisasi indikator makro daerah, di Kuala Kurun, Jumat.
“Dengan data PDRB, kita juga dapat melihat berbagai produk dan usaha yang berkembang di dalam tiap sektor. Artinya, kita dapat mengidentifikasi dimana kekuatan dan kelemahan daerah,” tambahnya.
Baca juga: SDM unggul jadi faktor penting pemanfaatan bonus demografi
Dia menyebut, dari data PDRB itu pemkab dapat memiliki gambaran jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian, di seluruh wilayah.
Bagi Pemkab Gumas, lanjutnya, data PDRB sangat penting dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pemkab, sekaligus menjadi cermin dalam merumuskan kebijakan yang bersifat strategis.
Lewat penyajian data, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dalam wujud angka-angka yang dihasilkan dari perhitungan berdasarkan berbagai pendekatan.
“Berbagai pendekatan yang saya maksud disini adalah baik itu pendekatan produksi, pendapatan maupun pengeluaran,” beber orang nomor satu di kabupaten bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini.
Baca juga: Harapan legislator Gumas untuk FTIK IX Gumas 2021
Dikatakan, dengan pendekatan produksi dalam perhitungan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh barang dan jasa, yang dihasilkan dalam lingkup kabupaten.
Melalui pendekatan pendapatan, sambung dia, dapat terungkap berapa besar balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah kabupaten ini.
“Dengan pendekatan pengeluaran maka nantinya dapat diketahui juga seberapa besar konsumsi pemerintah, rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gumas,” jelas Jaya.
Baca juga: Prevalensi stunting di Gunung Mas capai 38,21 persen
Baca juga: Realisasi fisik dan keuangan Gumas belum capai target triwulan III
Baca juga: Legislator Gumas: Tugas BPD bukan mencari-cari kesalahan kades
