Jakarta (ANTARA) - Nokia menyatakan akan mengakhiri sengketa hak paten dengan pabrikan otomotif, termasuk Daimler, dan beberapa perusahaan komponen lainnya terkait penggunaan teknologi selular dan swakemudi.
Dilansir Reuters pada Minggu (1/12), seorang sumber mengatakan bahwa perusahaan gawai asal Finlandia itu sudah merumuskan proposal berisi daftar biaya terkait lisensi, namun mereka tidak mengungkap rinciannya.
Baca juga: Daimler putar otak kurangi biaya produksi
Langkah Nokia dalam mempertahankan lisensi mengundang Komisi Eropa untuk melakukan investigasi karena perusahaan itu dikhawatirkan sudah menyalahgunakan wewenangnya.
Sejumlah perusahaaan teknologi dan otomotif bersengketa hak paten dengan Nokia terkait penggunaan teknologi pada sistem navigasi, komunikasi antarkendaraan, selular, dan mobil swakemudi.
Daimler, Bury Technologies, pembuat suku cadang Jerman Continental, Valeo dari Prancis dan pembuat chip Gemalto pernah mengeluh kepada Komisi Eropa terkait biaya yang ditagih Nokia atas hak paten itu.
"Nokia bekerja dengan cara konstruktif untuk menyelesaikan perselisihan komersial terkait lisensi teknologi seluler standar kami," kata Nokia dalam sebuah pernyataan.
"Tujuan kami adalah agar teknologi-teknologi itu diadopsi secara luas di banyak industri berbeda, untuk memberi manfaat bagi konsumen dan pelanggan di seluruh dunia," katanya kepada Reuters melalui email.
Daimler menolak berkomentar secara khusus tentang proposal Nokia tetapi seorang juru bicara mengatakan, "Kami ingin klarifikasi tentang bagaimana pentingnya hak paten standar telekomunikasi dilisensikan dalam industri otomotif."
"Sejauh ini Nokia menolak secara komprehensif dan secara langsung untuk memberikan lisensi kepada pemasok kami," kata dia.
Berita Terkait
Wagub Kalteng: Kehadiran perda beri kepastian perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas
Senin, 22 April 2024 11:20 Wib
Pemkab Kotim siapkan Rp133 miliar bayar hak-hak pegawai
Jumat, 29 Maret 2024 19:39 Wib
DPRD Kalteng usulkan raperda inisiatif perjuangkan hak difabel
Selasa, 19 Maret 2024 16:37 Wib
Siapkan RUU mempermudah para penemu dari daerah mengurus hak paten
Selasa, 19 Maret 2024 15:11 Wib
Dewan Pers: Tempo wajib layani hak jawab Bahlil dan minta maaf
Senin, 18 Maret 2024 22:36 Wib
BPJS Kesehatan Palangka Raya sosialisasikan hak dan kewajiban ke peserta JKN
Jumat, 8 Maret 2024 19:57 Wib
Video Puan Maharani setujui usulan hak angket adalah hoaks!
Minggu, 3 Maret 2024 20:11 Wib
BKPSDM Kotim: TPP bukan hak, melainkan apresiasi bagi pegawai
Senin, 26 Februari 2024 21:26 Wib