Bupati Lamandau temui massa aksi demonstrasi Desa Kinipan
Nanga Bulik (ANTARA) - Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah Hendra Lesmana didampingi Kabag Humas Setda Dwi Oktavianus, menemui langsung masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (8/1) di depan kantornya.
"Saya selaku pimpinan daerah hadir di tengah bapak dan ibu seperti yang diinginkan. Kami pemerintah daerah akan selalu ada untuk masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan," katanya di Nanga Bulik.
Massa yang melakukan demonstrasi itu, merupakan puluhan warga Desa Kinipan. Saat menemui warganya, Hendra menegaskan, apabila ada yang dilanggar oleh perusahaan dalam pengelolaan lahan, maka masyarakat harus menyelesaikan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Untuk itu ia berharap masyarakat jangan salah dalam mengambil langkah penyelesaian karena pemerintah akan hadir di tengah masyarakat.
Hendra juga mengingatkan, agar masyarakat yang kontra dengan kehadiran perusahaan agar jangan memengaruhi masyarakat lain, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Kehadiran pemerintah daerah bisa dilihat dari perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Desa Kinipan," jelasnya.
Menurutnya, dialokasikannya anggaran besar untuk pembangunan di wilayah tersebut, merupakan salah satu bukti bahwa pemimpinnya mencintai masyarakatnya, termasuk mereka yang hadir di kantor bupati.
Ia mengungkapkan, sebelum ia menjadi kepala daerah di Lamandau, PT SML telah mengantongi izin beroperasi di kawasan tersebut, sehingga semua permasalahan yang muncul maka penyelesaiannya sudah diatur oleh negara.
"Kalau memang ada permasalahan, mari kita selesaikan secara arif dan bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan berbagai pihak," jelasnya.
Korlap aksi demonstrasi warga Kinipan Oktalius menyampaikan, sejatinya ia hanya memfasilitasi warga Desa Kinipan terkait hak pengelolaan tanah yang menurut mereka diserobot oleh perusahaan.
Ia mengungkapkan hasil yang diperoleh dalam aksi kali ini akan dijadikan bahan untuk mengambil langkah selanjutnya, dalam pertemuan yang akan dilaksanakan di desa mereka.
Setelah ditemui bupati, puluhan peserta aksi tersebut kemudian membubarkan diri dengan pengawalan kepolisian menuju desa mereka.
"Saya selaku pimpinan daerah hadir di tengah bapak dan ibu seperti yang diinginkan. Kami pemerintah daerah akan selalu ada untuk masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan," katanya di Nanga Bulik.
Massa yang melakukan demonstrasi itu, merupakan puluhan warga Desa Kinipan. Saat menemui warganya, Hendra menegaskan, apabila ada yang dilanggar oleh perusahaan dalam pengelolaan lahan, maka masyarakat harus menyelesaikan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Untuk itu ia berharap masyarakat jangan salah dalam mengambil langkah penyelesaian karena pemerintah akan hadir di tengah masyarakat.
Hendra juga mengingatkan, agar masyarakat yang kontra dengan kehadiran perusahaan agar jangan memengaruhi masyarakat lain, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Kehadiran pemerintah daerah bisa dilihat dari perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Desa Kinipan," jelasnya.
Menurutnya, dialokasikannya anggaran besar untuk pembangunan di wilayah tersebut, merupakan salah satu bukti bahwa pemimpinnya mencintai masyarakatnya, termasuk mereka yang hadir di kantor bupati.
Ia mengungkapkan, sebelum ia menjadi kepala daerah di Lamandau, PT SML telah mengantongi izin beroperasi di kawasan tersebut, sehingga semua permasalahan yang muncul maka penyelesaiannya sudah diatur oleh negara.
"Kalau memang ada permasalahan, mari kita selesaikan secara arif dan bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan berbagai pihak," jelasnya.
Korlap aksi demonstrasi warga Kinipan Oktalius menyampaikan, sejatinya ia hanya memfasilitasi warga Desa Kinipan terkait hak pengelolaan tanah yang menurut mereka diserobot oleh perusahaan.
Ia mengungkapkan hasil yang diperoleh dalam aksi kali ini akan dijadikan bahan untuk mengambil langkah selanjutnya, dalam pertemuan yang akan dilaksanakan di desa mereka.
Setelah ditemui bupati, puluhan peserta aksi tersebut kemudian membubarkan diri dengan pengawalan kepolisian menuju desa mereka.