DPRD Kotim sarankan pembangunan Jembatan Mentaya tidak dipaksakan dibiayai daerah

id DPRD Kotim sarankan pembangunan Jembatan Mentaya tidak dipaksakan dibiayai daerah,DPRD Kotim,Rudianur,Kotawaringin Timur,Kotim,Sampit,Jembatan Mentaya

DPRD Kotim sarankan pembangunan Jembatan Mentaya tidak dipaksakan dibiayai daerah

Foto repro desain Jembatan Mentaya yang diwacanakan pembangunannya dimulai 2021. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendukung keinginan membangun Jembatan Mentaya namun pembiayaannya diharapkan tidak dipaksakan menggunakan dana pemerintah daerah.

"Masih banyak program lain yang harus diprioritaskan anggarannya. Apalagi di kawasan seberang itu kan sedang ada pembangunan jalan sampai ke Jembatan Cempaga. Lebih baik itu dulu kita tuntaskan. Jangan sampai malah itu nanti jadi tidak tuntas," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rudianur di Sampit, Rabu.

Jembatan Mentaya rencananya dibangun menghubungkan kawasan seberang dengan pusat Kota Sampit. Selama ini dua kecamatan di kawasan seberang yaitu Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut terisolasi jalan darat padahal lokasinya sangat dekat dengan pusat kota karena hanya dipisahkan oleh Sungai Mentaya.

Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi mewacanakan membangun pondasi Jembatan Mentaya menggunakan dana APBD pada 2021. Selanjutnya Supian berharap pembangunan jembatan tersebut dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat.

Menanggapi wacana itu, Rudianur mengaku sangat mendukung. Hanya, jika pembangunan pondasi menggunakan dana kabupaten dengan kisaran antara Rp20 miliar hingga Rp50 miliar, maka perlu dikaji secara mendalam.

Jembatan yang akan dibangun dengan lebar 14 meter dan bentang 970 meter itu diperkirakan akan menghabiskan dana sedikitnya Rp1,050 triliun. Besarnya dana yang dibutuhkan tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah kabupaten, tetapi diharapkan dibantu pemerintah provinsi dan pusat.

Saat ini masih banyak kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan, khususnya di kawasan pelosok. Hal itu jauh lebih mendesak karena sangat dibutuhkan masyarakat agar aktivitas dan perekonomian semakin meningkat sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan masyarakat di kawasan seberang, namun menurut Rudianur, alangkah lebih baik jika pembangunan Jembatan Mentaya diupayakan dengan mengusulkan dana kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Baca juga: Seleksi CPNS Kotim dijanjikan aman pemadaman listrik

Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah pernah menjanjikan akan membantu pembangunan Jembatan Mentaya melalui video conference dengan Bupati Supian Hadi saat pencanangan program Sejuta Rumah pada 29 April 2015.

"Tinggal komunikasi bupati dengan tim ahli presiden atau pemerintah pusat bagaimana nanti jembatan itu bisa terbangun. Harapan saya, kalau untuk 2021 kita membangun daerah dulu lah," ujar Rudianur.

Menurut Rudianur, pembangunan jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur Kecamatan Cempaga menuju Kecamatan Seranau hingga Pulau Hanaut sedang berlangsung. Pembangunan itu diharapkan tuntas sehingga keterisolasian dua kecamatan tersebut terbuka meski tidak langsung menuju pusat kota.

"Kami tetap mendukung kalau anggaran kita berlebihan. Tapi untuk saat ini, biar dapat diupayakan dengan pemerintah pusat karena ada wacana dulu pemerintah pusat membantu dana. Mendingan kita sesuai dengan RPJMD dulu berkaitan dengan pembangunan jalan yang sudah ada pada 2021," demikian Rudianur.

Baca juga: DPRD Kotim dorong wujudkan Desa Layak Anak

Baca juga: PASI Kotim gelar lomba lari 10 km targetkan 1.000 peserta