Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Nenie Adriati Lambung mengatakan, pembangunan daerah tidak bisa berjalan cepat jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, maka dari itu semua pihak, khususnya masyarakat dituntut berperan aktif dalam mendukung program pembangunan sekarang.
"Dalam hal ini masyarakat harus ikut menjaga, mengawasi apapun yang dikerjakan pemerintah setempat. Dengan upaya seperti itu, masyarakat sudah bisa dikatakan terlibat dalam pembangunan daerah," katanya di Palangka Raya, Minggu.
Ketua Komisi B yang membidangi infrastruktur, pembangunan dan ekonomi ini menjelaskan, pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pelaksanaan visi dan misi saja. Namun, di sisi lain tujuan pelaksanaan pembangunan tentu untuk masyarakat yang ada di daerah itu.
Menurutnya, alangkah baiknya masyarakat juga bisa memelihara fasilitas umum yang sudah dibangun pemerintah daerah. Hasil pembangunan harus dipelihara agar tidak rusak karena jika rusak maka instansi terkait kembali melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum yang sumbernya dari uang rakyat itu sendiri.
"Selain memberikan dukungan, masyarakat juga harus memelihara sejumlah fasilitas umum baik infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya harus dijaga. Masyarakat harus selalu mendukung program-program dari pemerintah setempat," ucapnya.
Nenie yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Palangka Raya itu menyebutkan, bahwa peran masyarakat saat ini sudah sangat baik dalam mendukung apa yang tengah dilakukan pemerintah.
Hanya saja perlu ditingkatkan, sebab semakin meningkatnya peran masyarakat daerah terhadap kemajuan daerahnya, maka juga akan memberi pengaruh yang baik bagi proses pembangunan.
"Mungkin hanya perlu ditingkatkan saja. Kalau sejauh ini sudah bagus. Terkait yang tadi, masalah koordinasi, saya pikir pemerintah juga perlu dukungan dari masyarakat," ujarnya.
Sekadar tambahan, kata dia, hal yang perlu didukung masyarakat itu bukan hanya program, melainkan kebijakan hal lain dari pemerintah yang bersifat mensejahterakan masyarakat.
Nenie menilai, pembangunan di sejumlah titik di masa kepemimpinan Wali Kota Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Umi Mastikah, perbaikan infrastruktur jalan dan drainase mulai digenjot.
Apalagi pada 2020 ini pemerintah kota juga mengalokasikan dana cukup besar melalui instansi terkait, untuk melakukan pembangunan di daerah setempat.
"Tahun ini pemerintah kota akan fokus kepada pembangunan infrastuktur di wilayah kita, terutama pembenahan drainase agar tidak banjir. Sedangkan jalan yang mengalami kerusakan parah, tahun ini juga akan ada dilakukan peningkatan sesuai perencanaan," demikian Nenie.
Berita Terkait
Pemkab Kotim ajukan raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak
Senin, 6 Mei 2024 16:04 Wib
BMKG Kotim minta masyarakat waspadai fenomena bulan perigee terhadap banjir
Minggu, 5 Mei 2024 7:17 Wib
DPUPR Kobar: Simba permudah masyarakat dapatkan informasi tata ruang
Sabtu, 4 Mei 2024 17:43 Wib
BPBD Kobar minta masyarakat tingkatkan kewaspadaan hadapi banjir
Jumat, 3 Mei 2024 17:08 Wib
Sebanyak 744 usulan masyarakat diterima anggota DPRD Barsel
Rabu, 1 Mei 2024 17:04 Wib
Pemutihan kebun sawit ilegal di Kalteng harus memperhatikan hak masyarakat
Rabu, 1 Mei 2024 15:17 Wib
Dermaga pasar Bahaur masih menjadi penopang perputaran ekonomi masyarakat
Rabu, 1 Mei 2024 7:30 Wib
Bupati Kotim berharap antusias masyarakat jadi pemicu prestasi sepak bola
Rabu, 1 Mei 2024 6:31 Wib