Pulang Pisau (ANTARA) - Camat Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Muhammad Daulay mengatakan dermaga pasar Bahaur masih menjadi penopang perekonomian bagi masyarakat di kecamatan setempat.
“Pelabuhan pasar Bahaur ini masih menjadi penopang perekonomian masyarakat, karena tidak semua akses jalan darat di beberapa desa bisa dilalui,” kata Daulay di Pulang Pisau, Selasa.
Dikatakan Daulay, masyarakat dari beberapa desa di pesisir masih menggunakan dermaga pasar Bahaur ini untuk aktivitas jual beli hasil-hasil seperti perikanan, pertanian, perkebunan karena letaknya yang langsung berada dalam wilayah pasar di ibukota kecamatan.
Seiring waktu, kondisi dermaga yang menjadi tempat bertambatnya kapal-kapal dagang dan perahu masyarakat semakin memprihatinkan. Beberapa bagian dermaga sekarang sudah mulai mengalami kerusakan.
“Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah setempat melalui Dinas Perhubungan agar dermaga pasar Bahaur ini bisa mendapatkan rehab atau perbaikan,” terang Daulay.
Selain menopang perekonomian masyarakat di Kecamatan Kahayan Kuala, terang Daulay, keberadaan dermaga ini juga menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi yang ditarik dari kapal-kapal dagang masyarakat yang tambat di dermaga tersebut.
Baca juga: Kesbangpol Pulpis minta warga terlibat aktif ciptakan suasana damai jelang Pilkada 2024
Ia berharap keberadaan dan kondisi dermaga ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah setempat sehingga bukan saja mempermudah akses ekonomi masyarakat tetapi bisa meningkatkan pendapatan bagi daerah. Dirinya optimis adanya dermaga yang representatif semakin banyak kapal-kapal dagang dari luar yang tambat untuk melakukan aktivitas jual beli komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau Supriyadi mengatakan pihaknya sebelumnya juga telah menerima masukan dari pemerintah kecamatan untuk perbaikan dermaga tersebut. Hanya saja dari estimasi biaya cukup besar mencapai angka Rp30 Miliar, apabila dermaga ini direhabilitasi total secara keseluruhan.
“Ini yang menjadi dilema, apabila diusulkan kepada pemerintah provinsi maka pemerintah setempat tidak lagi bisa mengelola dermaga tersebut untuk pendapatan daerah karena aset dermaga nantinya harus dihibahkan kepada pemerintah provinsi,” terang Supriyadi.
Supriyadi mengungkapkan untuk tahun ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk rehab dermaga tersebut. Ia juga berharap ada anggaran yang diberikan dalam APBD Perubahan 2024 untuk perbaikan, karena rehab bagian atas dermaga dibutuhkan sekitar Rp300 juta untuk memudahkan aktivitas tambat dan kelancaran bongkar muat barang sehingga pemerintah daerah bisa mengelola dan tetap mendapatkan pemasukan.
Baca juga: Pemkab Pulpis laksanakan lima kebijakan pusat dalam melindungi perempuan
Baca juga: Pudjirustaty didampingi Teras Narang mendaftar ke PDIP jadi bacabup Pulpis
Baca juga: Seorang perempuan meninggal usai kecelakaan di Trans Kalimantan Pulang Pisau
