Sampit (ANTARA) - Tidak tercapainya target pendapatan dan realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019, menjadi sorotan DPRD setempat.
"Kami mohon penjelasan apa yang menjadi kendalanya. Ini harus menjadi perhatian agar bisa diperbaiki dan tidak terulang pada tahun ini," kata juru bicara PDIP DPRD Kotawaringin Timur Agus Seruyantara di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikan Agus saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD tahun 2019.
Target pendapatan keseluruhan pada 2019 sebesar Rp1.854.002.131.377, realisasinya Rp1.800.055.382.996 dengan persentase kekurangan atau tidak tercapai target sebesar 2,91 persen.
Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pos paling besar target yang tidak tercapai yaitu dari target sebesar Rp147.648.587.800 terealisasi hanya sebesar Rp134.304.872.161 atau target tidak tercapai sebesar 15,81 persen.
Realisasi belanja daerah secara keseluruhan realisasi Rp1.657.934.238.617. Target yang tidak tercapai sebesar 8,26 persen.
"Mohon penjelasan tentang kurangnya penyerapan anggaran ini. Namun secara umum, capaian tahun 2019 baik walaupun ada beberapa catatan Fraksi PDIP untuk diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya," ujar Agus.
Masalah serupa juga menjadi sorotan Fraksi PAN. Dalam kesempatan yang sama mereka meminta eksekutif menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga target pendapatan dan penyerapan anggaran tidak tercapai.
Baca juga: DPRD Kotim sarankan lima prioritas penanganan COVID-19
"Apa yang menjadi kendala sehingga tidak tercapainya target yang diharapkan. Kami berharap pemerintah daerah melalui Bappenda dapat menggali lagi sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah," kata juru bicara Fraksi PAN, Suprianto.
Ketua Fraksi Nasdem, Syahbana juga menyampaikan hal yang sama. Dia juga menyoroti besarnya sisa lebih penggunaan anggaran yang mencapai lebih dari Rp200 miliar yang berarti menandakan banyak program yang telah ditetapkan tapi tidak terlaksana.
"Terkait pendapatan, menurut pandangan Fraksi Nasdem, jika dilihat dari pencapaian maka perencanaan belum menggambarkan hasil pencapaian organisasi perangkat daerah dan kreasi mengoptimalkan potensi daerah," demikian Syahbana.
Sementara itu pemerintah kabupaten yang diwakili Wakil Bupati HM Taufiq Mukri menyatakan akan menyampaikan jawaban terkait masalah itu saat agenda rapat paripurna berikutnya.
Baca juga: Umat Hindu di Kotim diminta terus ikut menjaga kamtibmas pilkada
Baca juga: Masyarakat Kotim diminta jangan abaikan ancaman penularan COVID-19
